PEKANBARU- Anggota Komisi III DPRD Riau, Sugeng Pranoto, mengapresiasi atas perpanjangan masa pembayaran denda administrasi bagi masyarakat Riau dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dikatakan Politisi PDIP ini, dirinya menerima banyak sekali  aspirasi dari masyarakat terkait perpanjangan ini, dan dia langsung mengkomunikasikan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau.

"Alhamdulilah, diperpanjang oleh Bapenda melalui SK perpanjangan nomor Kpts.188/BAPENDA/III/66, kita mengucapkan terimakasih kepada Bapenda, karena ini juga berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)" kata Sugeng, Rabu (10/11/2021).

Sugeng menyampaikan, perpanjangan yang berlaku dari 9 November sampai 9 Desember 2021 ini tentunya mempertimbangkan tahun depan pembebasan denda tidak akan dilakukan lagi karena sudah berlaku regulasi pajak progresif.

Selain itu, tahun depan masyarakat juga dimudahkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, terutama yang selama ini membayar pajak pakai KTP pemilik.

Sebab, Sugeng yang juga Ketua Pansus Perda Pajak ini menyebut, revisi Perda Pajak yang dituntaskannya beberapa minggu lalu saat ini sudah disetujui oleh Kemendagri.

Perda tersebut baru akan berlaku ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang membahas tentang teknis regulasi ini.

"Selama ini kan kadang masyarakat sulit mau bayar pajak, soalnya harus menjamin KTP orang yang punya kendaraan, kalau tahun depan itu sudah bisa balik nama gratis," lanjutnya.

Dengan adanya Perda tersebut, Sugeng yakin banyak masyarakat yang antusias melakukan 'balik nama' atas kendaraan yang dipakainya saat ini. Apalagi, Pemprov menargetkan akhir tahun ini Pergub tentang itu sudah keluar.

"Bahkan, Bapenda bilang kemarin akhir tahun ini sudah mulai berlaku Pergub-nya, ya kita dukung lah," tuturnya.

Terkait pajak progresif,  Sugeng menjelaskan bahwa besaran pajak masing-masing orang akan berbeda, dimana orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu akan dikenakan pajak lebih besar.

"Jadi, yang kena pajak progresif itu kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kendaraannya cuma satu, ya gak kena pajak progresif," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov menerbitkan aturan penghapusan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2021. Regulasi ini diharapkan, bisa membantu masyarakat terdampak COVID-19. 

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor No.30 Tahun 2021 ini berlaku tiga bulan, untuk warga Riau yang memiliki tunggakan agar bisa melakukan pembayaran sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan program penghapusan, yaitu 9 November 2021.

Gubernur Riau Syamsuar menghimbau kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan momen penghapusan denda pajak ini sebaik mungkin.

“Program penghapusan [denda pajak] ini tidak lama, jadi silahkan dimanfaatkan. Karena program ini juga belum tentu hadir lagi di tahun depan,” ujar Gubernur Riau H Syamsuar di sela-sela peresmian Samsat Drive Thru, Senin (9/8). ***