PEKANBARU, GORIAU.COM - Diduga tidak mengindahkan larangan pembangunan, infrastruktur megah sejenis Kondotel (Kondominium dan Hotel) yang berlokasi di Jalan Sudirman, kelurahan Simpang Tiga, kecamatan Marpoyan Damai akhirnya mendapat somasi, lantaran diduga ada unsur penyalahgunaan wewenang.

Somasi dilayangkan kepada Pimpinan Cabang IX PT Pembangunan Perumahan (PP). Tindakan itu dilakukan karena PT PP tidak mengindahkan larangan pembangunan Kondotel di atas lahan seluas 5,2 hektar yang diketahui milik seseorang bernama Jufri Jubir.

Kuasa hukum pemilik lahan (Jufri) yakni Forwandi mengatakan, masalah ini bermula ketika Jufri Jubir selaku Direktur PT Mitra Nusagraha (PT MN), pada 29 Agustus 2012 silam, memberikan kuasa kepada Tommy Karya (selaku kuasa hukum sebelumnya dari PT MN,red) untuk mewakili dalam pembangunan Kondotel tersebut.

Saat itu, tercapai kesepakatan antara Tommy Karya dan H Onny, PT Panghegar Kana Legency, Berigin Srikandi Finance (BSF) dan lainnya. Kesepakatan ini yang akhirnya diduga telah disalahgunakan di luar kuasa yang diberikan. Dengan tanpa izin, Tommy Karya dan Onny mengalihkan aset Jufri Jubir itu dengan menggunakan akte notaris.

Atas temuan ini, Jufri kemudian membuat laporan polisi pada 4 Maret 2015 ke Mabes Polri, dimana sampai kini prosesnya masih berjalan, yang kemudian diserahkan ke Polda Riau. Namun ternyata, Polda justru SP3 kan kasus ini. "Sudah di SP3 ternyata. Lalu klien saya melanjutkan dengan mempraperadilankan Polda Riau ke Pengadilan Negeri Pekanbaru," bebernya.

Ada tiga kali agenda sidang praperadilan sejak dilayangkannya gugatan tertanggal 7 Juli 2015 lalu. Dari dasar itu, Jufri Jubir lalu mensomasi agar PT PP bisa segera menghentikan pembangunan Kondotel yang saat ini dalam pengerjaan, hingga nanti ada upaya penyelesaian.

"Kami minta supaya dihentikan proses pembangunannya dan segala bentuk transaksi dengan pihak manapun agar tidak menimbulkan lebih banyak pihak yang berpotensi ikut dalam sengketa ini. Jika dalam waktu 3x24 jam somasi tidak diindahkan, kami akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan berlaku," tegasnya.

Hingga berita ini dibuat, Pimpinan IX PT Pembangunan Perumahan (PP) belum bisa dikonfirmasi terkait somasi tersebut. (had)