PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera mendata kembali izin papan reklame yang ada di Kota Pekanbaru.

Hal ini disampaikan Roni menyusul kasus pemotongan 83 pohon di median Jalan Tuanku Tambusai yang diduga kuat ada kaitannya dengan papan reklame.

"Ini semua papan reklame harus didata lagi, agar tau mana yang memiliki izin dan mana yang tidak berizin. Setelah di data, Pemko harus surati pemiliknya," tegas Politisi PAN ini, Jumat (30/10/2020).

Roni meminta penertiban izin ini harus dilakukan sesegera mungkin dan paling lama akhir bulan ini, terutama reklame jenis bando yang ada di sejumlah jalanan Kota Pekanbaru. 

Reklame jenis ini jelas dilarang dan sudah pasti tidak memiliki izin.

Pelarangan reklame itu sudah tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan. Pada Pasal 18 berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan.

Roni menegaskan, Pemko Pekanbaru harus menyelesaikan pendataan seuruh papan reklame yang ada di Pekanbaru hingga akhir tahun, baik yang bando maupun tidak.

"Jika ada yang ilegal, awal tahun Pemko Pekanbaru sudah bisa langsung menertibkan papan reklame yang ilegal tersebut," jelasnya.

Walikota Pekanbaru, lanjut Roni harus tegas dalam menertibkan papan reklame yang tidak memiliki izin, karena papan reklame tersebut sudah merusak wajah Kota Pekanbaru. Apalagi, penebangan pohon yang diduga kuat diotaki oleh pengusaha reklame.

"Jangan hanya sekedar wacana atau omongan, kita minta ketegasan. Kita minta walikota untuk menertibkan seluruh papan reklame ilegal yang ada di Pekanbaru sampai dengan akhir bulan ini," pungkasnya.***