
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham mayoritas menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga integritas dan tata kelola Good Corporate Governance (GCG) di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh keputusan strategis perusahaan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau, Sri Irianto kepada GoRiau.com , Jumat (6/2/2026) mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan penyelarasan terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sebelumnya. Hal ini dilakukan setelah jajaran direksi dan komisaris memberikan ekspose kinerja di hadapan Plt Gubernur Riau, Rabu (4/2/2026).
"Proses ini merupakan bentuk ketelitian pemegang saham agar struktur pengurus yang ditetapkan nantinya benar-benar kuat secara regulasi. Kami ingin memastikan posisi direksi dan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan OJK dan prinsip syariah," ujar Sri Irianto, Jumat (6/2/2026).
Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan perhatian khusus pada aspek transparansi melalui audit eksternal yang sedang berjalan. Langkah ini diambil untuk memberikan status acquit et charge atau pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan komisaris setelah semua laporan dinyatakan bersih dan tuntas.
"Kami ingin semuanya clean and clear terlebih dahulu. Ini adalah upaya perlindungan bagi bank dan nasabah agar pimpinan yang definitif nanti dapat bekerja dengan landasan yang kuat dan tanpa beban masa lalu," jelasnya.
Selain penguatan internal, Pemprov Riau bergerak cepat memenuhi kelengkapan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Saat ini, satu calon telah dinyatakan lulus rekomendasi DSN-MUI, dan pemerintah segera mengajukan calon pengganti lainnya guna memenuhi ketentuan minimal tiga orang DPS bagi Bank Umum Syariah.
Langkah strategis ini juga menjadi momentum bagi BRK Syariah untuk mengoptimalkan kinerja keuangan, khususnya dalam menekan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Pemegang saham optimis, dengan tata kelola yang lebih sehat dan pengawasan yang ketat, bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau ini akan semakin kompetitif.
"Setelah semuanya dinyatakan bersih dan jelas, barulah kami siapkan kembali RUPS untuk penetapan direksi dan komisaris. Prinsipnya, kita ingin membawa BRK Syariah menuju standar perbankan yang lebih tinggi dan kredibel," tutup Sri Irianto. ***