RENGAT, GORIAU.COM - Sejak Berakhirnya HGU PT TPP (Tunggal Perkasa Plantation) pada 31 Desember 2012 yang lalu dan terkait dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pasir Penyu dan sekitarnya, lahan perkebunan PT TPP tidak lagi terawat, bahkan dibiarkan menjadi semak belukar serta ditumbuhi rumput liar.

''Sebagaimana diketahui bahwa Izin HGU PT TPP Nomor:08/06/1981 telah berakhir pada 31 Desember 2012 yang lalu, dan sampai saat ini tidak diperpanjang, mungkin hal inilah yang menyebabkan PT TPP tidak lagi melakukan perawatan terhadap lahan perkebunan mereka,'' ujar Bambang Suhendra, Wakil Sekretaris LSM Pembela Tanah Air (PETA) saat dijumpai wartawan di kediamannya di Air Molek, Minggu (20/1/2013) Dikatakannya, perjuangan masyarakat yang tergabung dalam wadah Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM) untuk menghadang perpanjangan HGU PT TPP sejauh ini, telah mendapatkan kesuksesan besar. Sebab hal ini, telah direspon sangat positif oleh BPN-RI di Jakarta,'' jelasnya. Dikatannya bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPN-RI,, tuntutan masyarakat harus diakomodir tentang permintaan lahan plasma minimal 20 persen sesuai Undang-undang Pertanian Nomor:26 tahun 2007, terlebih bila PT TPP dikenakan tentang pengurusan kebun baru,” kata dia. Selain itu, tegasnya, massa juga sudah siap melakukan pematokan lahan eks HGU PT TPP bila Pemdakab Indragiri Hulu (Inhu) masih dianggap plin plan. Terlebih menyikapi bahasa Wabup Inhu Harman Harmaini, saat menerima 20 perwakilan masyarakat pendemo, Rabu (16/01) belum lama ini. 

"Dikatakan Wabup pada saat itu, walaupun HGU PT TPP berakhir, namun tidak serta merta bisa dikuasai oleh masyarakat atau kembali kepada negara,” ungkapnya menirukan bahasa Wabup. Bambang mengingatkan bahwa tidak serta merta itu artinya harus ada perjuangan. Terlebih, massa telah beberapa kali melakukan Unras, beberapa kali melakukan pengawalan ke BPN RI dan pihak terkait, baik dengan audiensi maupun surat, beberapa kali memberikan statement di beberapa media. Dan begitu pula dengan pihak DPRD maupun Pemdakab Inhu yang beberapa kali menyurati para pihak, yang melakukan pengukuran ulang lahan PT TPP oleh tim Pemdakab Inhu. Kemudian belum lama ini, diadakan audiensi antara 20 orang perwakilan massa dengan DPRD dan Pemdakab Inhu, "Tidakkah itu adalah serta merta dalam arti yang sesungguhnya, ”sindirnya. "Kami sudah mengantongi surat Bupati yang ditujukan Ke BPN RI dan mengenai isinya, mohon maaf belum bisa kami publikasikan kepada rekan-rekan media. Namun pada saatnya nanti, bila tidak ada aksi nyata dari DPRD maupun Pemdakab Inhu, maka semua aktifitas kegiatan PT TPP akan kami lumpuhkan dan lahannya akan kami duduki sampai tuntutan 20 persen plasma dikabulkan," tandasnya. Dan mengenai kelebihan lahan HGU PT TPP akan menjadi skala prioritas untuk dilakukan upaya hukum oleh pihak terkait, karena PT TPP telah merampok lahan negara selama bertahun-tahun.

''Nantinya, kami akan bicara tentang keadilan. Sobat media sudah lihat sendiri kan, para korban kekejaman PT TPP? Akibat diduga mencuri berondolan sawit, kaki warga Desa Jati Rejo nyaris putus, belum lagi warga Tanah Merah yang dihajar sampai setengah hidup oleh oknum Scurity PT TPP, karena dituding mencuri tandan buah sawit (TBS)," bebernya. ''Oleh karenanya pada saatnya nanti, kami akan bicara tentang keadilan setiap warga negara di mata hukum. Benarkah penerapan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Mari, kita lihat saja nanti penanganannya,'' ucap, Bambang.

Dari pantauan wartawan memang terlihat kebun sawit milik PT TPP di \Jalan lintas Jenderal Sudirman Kecamatan Pasir penyu, tidak terawat. Didapat informasi dari buruh PT TPP yang namanya tidak ingin dipublikasikan, bahwa dirinya hanya melakukan pemanenan saja. Dan untuk perawatan, seperti memupuk, maupun meracun rumput, memang tidak dilakukan oleh management. ''Saya tidak tau pasti apa alasannya, saya cuma buruh pak,” elaknya.

Sementara itu, sampai berita ini dimuat belum didapat keterangan resmi dari pihak management PT TPP terkait permasalahan ini. Beberapa awak media yang sudah\ melakukan konfirmasi selalu mendapat jawaban no koment. (aun)