BENGKALIS, GORIAU.COM - DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna dengan membahas tiga agenda,  Selasa (28/1) malam. Salah satunya penunjukan ketua sementara menggantikan Jamal Abdillah yang telah mengundurkan diri.

Paripurna sempat digelar pukul 22.15 WIB, namun akhirnya bubar tengah halan karena salah seorang anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj Mira Roza (PKS) melakukan interupsi dan secara terang-terangan menolak jalannya sidang karena dianggap melanggar hukum.

Menurut Mira, terdapat beberapa kekeliruan dalam surat keputusan DPP PKS yang ditantangani Ketua DPP PKS, selanjutnya diteruskan ke DPW PKS Riau dan DPD PKS Kabupaten Bengkalis.

Menyimak tentang rekomendasi PAW, sambung Mira, berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, seperti dibunyikan dalam Pasal 102 Ayat 1 dan 2, anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan,tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama tiga bulan berturut-turut.

Selanjutnya dinyatakan melanggar sumpah atau janji dan kode etik DPRD,dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan dewan sebanayak 6 kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, diusulkan oleh parpol sesuai dengan ketentuan, tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD,melanggar aturan dan diberhentikan sebagai anggota Parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau menjadi anggota politik lain atas nama PKS.

Kemudian permasalahan kedua, secara administrasi surat DPP PKS hanya ditandatangani ketua, tanpa turut ditandatagani Sekretaris DPP PKS Pusat.

''Atas nama DPRD Bengkalis yang mengerti tentang hukum, saya menolak dan meminta sidang ini untuk dibatalkan. Saya minta sekretaris dewan menyurati pimpinan DPRD dan DPP PKS untuk mengganti surat tersebut, karena rekomendasinya bukan pemberhentian namun PAW. Saya tidak ingin belakangan nantinya muncul gugatan hukum, saya minta sidang ini dibatalkan karena dinilai cacat hukum,'' tegas Mira.(jfk)