PELALAWAN - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) telah turun lapangan untuk mengecek realisasi program tahun anggaran 2017.

Ketua Pansus III LKPj, Imustiar mengatakan pihaknya sudah melakukan sinkronisasi antara LKPj dengan reasliasi program tahun lalu di lapangan.

"Kemarin kita lakukan pembahasan dan sudah turun ke lapangan. Kalau memang ada yang tak sesuai, kita koreksi," jelasnya, kepada GoRiau.com, Selasa (17/4/2018).

Dia mengakui, ada beberapa catatan yang perlu dimaksimalkan oleh mitra kerjanya, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pelalawan.

"Diantaranya, perlunya memaksimalkan pengelolaan air bersih dan perbaikan jalan dalam kota Pangkalan Kerinci," sebutnya.

Diungkapkannya, dalam rapat pertemuan yang digelar Senin kemarin bersama Dinas PUPR, diperoleh laporan prosentase realisasi belanja sebesar 79,17 persen. Sedangkan realisasi belanja fisik sebesar 87,33 persen.

"Kita sudah turun melakukan peninjauan di lapangan, hasilnya sudah cukup maksimal. Ada beberapa titik yang kita tinjau, hasilnya memuaskan," jelasnya.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara sempurna di Dinas PUPR.

"Soal keuangan yang saat itu sedang rasionalisasi, sehingga berdampak pada diputusnya kontrak pekerjaan sebayak 5 paket," papar politisi Golkar.

Selain itu, penyebab realisasi keuangan yang cukup rendah karena belum adanya pembayaran eskalasi meski sudah dianggarkan. "Namun secara keseluruhan, kita apresiasi kinerja Dinas PUPR," pungkasnya. ***