PEKANBARU - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) merekomendasikan beberapa catatan mengenai pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2018.

Diantaranya, pencapaian pendapatan daerah yang tidak mencapai target. Dari Rp9,236 triliun yang ditargetkan, realisasinya hanya sebesar Rp8,478 triliun atau sekitar 91,79 persen.

Kemudian, dari Rp10,326 triliun belanja daerah yang dianggarkan, hanya Rp8,469 triliun saja yang terealisasi atau sebesar 82,02 persen.

"Walaupun meningkat, namun fraksi PAN menilai masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya," sebut Juru Bicara Fraksi PAN, Syamsurizal dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Senin (17/6/2019).

Fraksi yang dipimpin oleh Yurjani Moga ini juga menyoroti masih banyaknya anggaran yang tersisa di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan.

"Dalam pembangunan jalan dan jembatan masih banyak menyisakan anggaran. Dalam pendidikan, dari Rp543,63 milyar anggaran Disdik, hanya Rp400,7 milyar yang terealisasi," jelas Syamsurizal.

PAN, juga mendesak agar Pemprov Riau segera melakukan evaluasi terkait temuan-temuan BPK RI terhadap pelaksanaan ABPD Riau 2018.

"PAN tidak menginginkan temuan BPK yang tidak diproses, seperti pada tahun 2017 lalu. Jangan memandang sepele akan temuan-temuan ini," jelas Syamsurizal.

Seperti yang diberitakan GoRiau.com sebelumnya, BPK RI kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov Riau, yang sudah dipertahankan selama tujuh kali.

Kendati demikian, BPK mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan.***