JAKARTA – Penangkapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, rupanya menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan praktik korupsi lain di wilayah tersebut. Setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Sugiri sebagai tersangka, lembaga antirasuah kini mengarahkan sorotan ke proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut informasi mengenai dugaan penyimpangan pada proyek monumen ikonik itu muncul dari hasil analisis tim pasca OTT.

“Dari peristiwa tertangkap tangan di Ponorogo pekan lalu, tim kemudian mendapatkan informasi dan petunjuk adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya. Ini masih didalami,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Menurut Budi, OTT kerap membuka tabir lebih besar dari sekadar kasus yang dipergoki. Ia menegaskan, pola ini sudah berulang dalam banyak operasi, di mana temuan awal sering berkembang menjadi sejumlah perkara baru.

“Peristiwa tertangkap tangan sering menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri apakah praktik korupsi juga terjadi pada sektor-sektor lain di wilayah tersebut,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat ikut berperan memberikan laporan dan informasi, mengingat pengungkapan kasus korupsi sering kali berawal dari keberanian warga.

“Inilah pentingnya laporan masyarakat, karena dapat membantu KPK mengungkap perkara secara lebih luas,” tambahnya.

Sugiri Sancoko, politikus PDIP yang menjabat Bupati Ponorogo, ditangkap KPK pada 7 November 2025. Ia dijerat dalam tiga perkara berbeda yang menunjukkan pola suap berlapis.

Pertama, dugaan suap mutasi jabatan. Sugiri diduga menerima Rp1,25 miliar dalam tiga tahap. Ia dijerat sebagai tersangka penerima suap bersama Sekda Ponorogo, Agus Pramono.

Kedua, suap proyek RSUD Harjono. Dalam kasus ini, Sugiri dan Direktur RSUD, Yunus Mahatma, diduga menerima Rp1,4 miliar dari Sucipto, rekanan proyek rumah sakit.

Ketiga, penerimaan gratifikasi. Sugiri diduga menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma selama 2023–2025, dan Rp75 juta dari pihak swasta bernama Eko.

Hingga kini, Sugiri belum memberikan penjelasan publik mengenai perkara yang menjeratnya. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan permohonan maaf kepada warga Ponorogo atas penangkapan tersebut.

Pengusutan proyek Monumen Reog Ponorogo kini menambah daftar pekerjaan untuk penyidik KPK. Publik menanti apakah kasus baru ini akan membuka rangkaian dugaan korupsi lainnya yang selama ini tak terjamah. ***