BENGKALIS- Hingga saat ini, Pemkab Bengkalis belum dilaksanakannya Seleksi Terbuka atau Assesment jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, dalam waktu dekat berencana akan memanggil pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Daerah Bengkalis.

"Dewan sudah agendakan dalam waktu dekat ini pemanggilan terhadap BKPP Kabupaten Bengkalis," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, Adihan, Kamis (23/3/2017).

Adihan menjelaskan tujuan pemanggilan tersebut untuk mengetahui permasalahan belum dilaksanakannya assesment untuk pengisian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Dewan akan panggil BKPP Bengkalis. Karena pihak BKPP harus mempersiapkan segala sesuatu sebaik mungkin sebelum pengisian para pejabat di OPD yang baru. Assessment sangat perlu dilakukan untuk menguji dan mengetahui latar belakang pendidikan para pejabat, sehingga kualitas pejabat yang mengikuti assessment hasilnya bisa diketahui layak tidaknya menduduki jabatan yang baru nantinya," katanya.

Dikatakannya, OPD lingkup pemerintah daerah Bengkalis masih banyak diisi dengan pelaksana tugas (Plt) dan ini berdampak pada peningkatan kualitas kenerja terutama dalam mengambil sesuatu keputusan. Assessment menurutnya, sangat penting dilakukan untuk menyeleksi pejabat yang berkompeten. Selain itu, ada surat edaran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB ) untuk melakukan assesment tersebut.

"Sampai saat ini belum ada assessment yang dilakukan BKD. padahal itu ada surat edarannya dari KemenpanRB," kata dia.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan bahwa sudah menginstruksikan pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bengkalis berkonsultasi ke pihak Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB ) Pusat. Politikus Golkar ini juga berkeinginan Assessment jabatan Tinggi Pimpinan Pratama dilingkungan Pemkab Bengkalis segera dilaksanakan. Namun, Ditambahkannya ada beberapa regulasi Pemerintah Pusat yang harus teliti secara teknis.

"Saya sudah menginstruksikan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bengkalis melakukan konsultasi dengan Kemenpan RB," kata Bupati kepada sejumlah wartawan belum lama ini.i. *** #Klik di Sini Baca Berita BENGKALIS