PEKANBARU – Pengisian kepengurusan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah saat ini masih dalam proses seleksi oleh pihak BRK melalui tim panitia seleksi (Pansel). Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Triyoga Laksito menyebutkan bahwa proses ini sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun hasilnya belum diserahkan kepada OJK untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

“Persyaratan segera harus dipenuhi untuk kemudian diajukan ke OJK agar dapat kami proses fit and proper test-nya. Jadi posisi kami di OJK tentunya menunggu pengajuan resmi tersebut,” ujar Triyoga usai pertemuan dengan Komisi III DPRD Riau, Kamis (13/11/2025) di kantor OJK.

Menurut Triyoga, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi dari pihak BRK setelah RUPS terakhir. Karena itu, OJK mendorong agar proses tersebut dapat segera diselesaikan demi percepatan pengembangan bank daerah kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau tersebut.

“Kami sebagai pengawas sektor keuangan selalu mendorong agar proses ini bisa dipercepat. Karena semakin cepat pengurusannya lengkap, semakin cepat pula bank bisa berkembang seperti bank-bank lainnya,” tambahnya.

Terkait dampak kekosongan jabatan di tubuh BRK, Triyoga menjelaskan bahwa kondisi tersebut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan bank. “Kalau ada kekosongan, tentu ada sesuatu yang perlu dipenuhi agar bank itu bisa berkembang lebih cepat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, M.Si, mengungkapkan bahwa kondisi BRK saat ini masih belum ideal karena belum terisinya beberapa posisi penting dalam struktur kepengurusan.

“Kalau diibaratkan kendaraan, bannya ada empat tapi sekarang cuma dua. Otomatis jalannya tidak stabil dan agak pincang. Pertumbuhan kredit BRK hanya 4 persen lebih, sedangkan lembaga keuangan lain sudah di atas 7 persen,” ujar Edi Basri.

Meski demikian, ia menilai secara umum kinerja BRK masih baik, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga dan nilai keuangan yang sehat. Hanya saja, struktur manajemen perlu segera dilengkapi agar kinerja bank lebih maksimal.

Edi juga mengusulkan agar ke depan proses seleksi pengurus BRK dilakukan lebih efektif. “Idealnya sebelum RUPS, calon-calon pengurus diuji dulu kelayakan dan kepatutannya oleh OJK. Jadi ketika RUPS berlangsung, yang dipilih sudah pasti lulus uji. Supaya tidak kerja dua kali dan tidak mengulang proses jika ada yang tidak lulus,” sarannya.

Dalam kesempatan itu, Triyoga menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Riau, khususnya Komisi III, yang telah aktif berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif terkait pengawasan lembaga keuangan di daerah.

“Pertemuan ini sangat positif. Selain silaturahmi, juga memperkuat kolaborasi antara OJK dan DPRD dalam menjaga stabilitas dan pengembangan sektor keuangan di Riau,” tutup Trio. ***