SELATPANJANG - Ternyata Provinsi Riau hanya memiliki satu unit kapal pengawas laut. Padahal, 7 dari 12 daerah di Riau merupakan daerah pesisir (laut).

Hal itu diakui Plt Kadiskanlut Riau Nafilson, ketika dihubungi GoRiau, Jumat (9/12/2016). Nafilson mengakui saat ini mereka mengalami keterbatasan dalam hal pengawasan. Sebab, hingga tahun 2016 ini, Provinsi Riau hanya memiliki satu unit kapal pengawas.

Baca Juga: Khawatir Terjadi Konflik Antar Nelayan, DPRD Minta DKP Meranti Segera Berkoordinasi ke Provinsi

"Padahal Riau ada 7 daerah pesisir, sementara baru ada satu kapal pengawas," kata Nafilson melalui sambungan selularnya.

Atas keterbatasan ini, Nafilson mengaku sudah menyampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka berharap di tiap kabupaten kota yang merupakan wilayah pesisir, akan ada satu kapal pengawas.

Menjelang adanya bantuan kapal pengawas dari KKP, DKP Riau terus mempersiapkan tenaga pengawas atau PPNS. Setidaknya, kata Nafilson, akan ada 35 PPNS yang akan ditempatkan di 7 wilayah pesisir. "Sekarang baru ada 13 orang PPNS, rencananya 2017 kita tambah 10 orang. Target kita setiap 1 kabupaten kota, ada 5 orang PPNS," ujarnya juga.

Minim Pengawasan, Berpotensi Konflik

Dengan minimnya sarana pengawas, berpotensi adanya konflik nelayan. Hal itu terbukti dengan kembali terjadinya konflik antar nelayan di perairan Kabupaten Bengkalis. Kalau sebelumnya sekitar tahun 2006 terjadi di Pambang, kini 2016 kembali terjadi di Bantan Bengkalis.

Baca Juga: Konflik Nelayan Jaring Batu Vs Jaring Rawal, Kapal Nelayan Meranti Dibakar

Akibat konflik antar jaring rawai (tradisional) dengan jaring batu (kapal ukuran besar, red), satu kapal milik warga Kepulauan Meranti dibakar nelayan Bengkalis. Sementara ABK kapal yang dibakar diamankan di Polsek Bantan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Baca Juga: 2 Nelayan Meranti Ditetapkan Sebagai Tersangka, Pelaku Kapal Diburu Polisi

Menanggapi ini, Nafilson mengatakan sedang menempuh jalan mediasi antara Meranti dan Bengkalis. DKP Riau juga berkoordinasi dengan pihak keamanan.

"Jangan sampai konflik itu berkembang. Kita juga bekerjasama dengan pihak keamanan," aku Nafilson.

Di samping itu, kata Nafilson juga, DKP Riau akan meminjam kapal dari Kota Dumai untuk melakukan patroli di perairan Bengkalis. Kemudian, juga melakukan pengawasan sebanyak 2 kali dalam seminggu di 7 daerah pesisir.

"Idealnya tiap hari pengawasannya, tapi kita ada keterbatasan," beber Nafilson.

Masalah lain yang dihadapi, ujar Nafilson, ketika kewenangan pengawasan dialih ke provinsi, rata-rata DKP di kabupaten kota tidak menyerahkan fasilitas seperti kapal patroli. Akibatnya, Provinsi Riau tidak bisa menganggarkan operasional dikarenakan kapal tidak ada.

Sementara, kabupaten kota juga tidak bisa menganggarkan operasional kapal patroli, lantaran kewenangan pengawasan sudah diambil alih provinsi.

"Selagi kapal patroli tidak diserahkan, kita tidak bisa menganggarkan operasionalnya," kata Nafilson.

Meski demikian, Nafilson mengaku tetap akan menghalau jaring batu andai ditemukan beroperasi di wilayah kurang dari 4 mil, ketika mereka melakukan pengawasn. "Tetap kita halau mereka kalau ditemukan saat patroli nanti," tegas Nafilson. *** #Semua Berita Kep Meranti, Klik di Sini