JAKARTA – TNI Angkatan Darat tengah menelusuri keberadaan Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja dalam proses eksekusi lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Makassar itu memicu sorotan publik setelah nama jenderal aktif disebut berada di lokasi sengketa.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kolonel TNI Inf Donny Pramono, menyatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi lengkap terkait kehadiran Mayjen Adipati yang kini menjabat Staf Khusus Kasad.

“Kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan seluruh prajurit TNI AD, terutama yang memegang jabatan strategis, terikat ketentuan disiplin, kode etik militer, dan prinsip netralitas.

“Setiap prajurit dituntut profesional serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan,” jelasnya.

Donny meminta publik menunggu hasil klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” tambahnya.

Sengketa lahan Tanjung Bunga ini melibatkan PT Hadji Kalla dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk. Lahan yang berada di depan Trans Mall tersebut diklaim sepihak GMTD, memicu kemarahan Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla.

JK menegaskan tanah itu ia beli langsung dari ahli waris Raja Gowa lebih dari tiga dekade lalu, saat kawasan tersebut masih masuk wilayah Kabupaten Gowa.

“Ini tanah saya sendiri yang beli dari anak Raja Gowa, tiga puluh tahun lalu. Sudah bersertifikat dan ada akta jual belinya,” ungkapnya saat meninjau lokasi, Rabu (5/11/2025).

Ia menuding GMTD melakukan klaim tanpa dasar yang sah.

“Tiba-tiba ada yang datang merekayasa segala macam, mau merampok. Mereka itu omong kosong, pembohong semua,” tegasnya. 

Dalam kunjungan itu, JK menyampaikan bahwa tindakan GMTD bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyentuh martabat masyarakat Bugis-Makassar.

“Selama 30 tahun kami menjaga tanah ini, tiba-tiba ada yang mau merampas. Ini soal kehormatan. Dalam Islam, mempertahankan tanah itu jihad,” ujarnya.

Para pekerja di lokasi juga menyatakan dukungan kepada JK.

“Harga mati membela Puang karena kebenaran sudah jelas, datanya lengkap, sertifikatnya ada,” kata seorang pekerja. 

Terkait isu eksekusi, JK menyebut langkah tersebut tidak sah lantaran tidak memenuhi prosedur.

“Eksekusi harus ada pengukuran resmi. Mana BPN-nya? Mana camatnya? Tidak ada semua,” tuturnya. ***