PEKANBARU – Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari, angkat bicara terkait penggantian para pejabat di lingkaran Sekretariat DPRD Riau yang dilakukan oleh Gubernur Riau, Syamsuar, jumat kemarin, (8/7/2022).

Dikatakan Karmila, penggantian ini merupakan lanjutan dari hasil pertemuan beberapa Anggota DPRD dari berbagai fraksi dan unsur pimpinan DPRD dengan Gubernur. Pertemuan itu dalam rangka mempertanyakan kelanjutan hak-hak keuangan yang belum cair.

Pasalnya, jelas Karmila, banyak staf-staf honor di lingkungan DPRD yang dua bulan belum menerima gaji, termasuk PNS dan Anggota Dewan. Ini menjadi hambatan tersendiri bagi dewan untuk melaksanakan tugas kedewanannya, karena semua fasilitas harus ditalangi pakai dana pribadi.

"Dalam pertemuan, dianggap Kabag-kabag ini tidak bisa bersinergi dan tidak bisa berdampingan dengan Plt Sekwan yang ditunjuk sesuai SPT Plt sejak 23 Mei, dalam melayani administrasi anggota dan pimpinan DPRD Riau," ujar Karmila, Sabtu (9/7/2022).

Keputusan untuk melakukan penggantian ini, lanjut Karmila, merupakan usulan dari beberapa anggota dewan, meskipun gubernur memiliki hak prerogatif dalam mengatur susunan pejabat.

Sebab, gubernur menginginkan ada orang yang tepat mengisi posisi disana. Karena ini berkaitan dengan sinergisitas Pemprov Riau dan DPRD Riau secara kelembagaan.

"Mutasi adalah hal yang wajar dan ini merupakan bagian dari proses penyegaran serta pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur sebagai pembina kepegawaian provinsi Riau memiliki hak prerogatif dalam mengatur orang-orang yang ditunjuk di setiap OPD untuk kelancaran kinerja masing-masing OPD," terangnya.

Terkait pro kontra antara Plt atau Plh, menurut Karmila, sesuai PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2021, penunjukkan Plt lebih efektif, karena usianya 3 bulan dan bisa diperpanjang satu kali.

"Itu sesuai juga dengan poin nomor 3 dari surat balasan Kemendagri boleh Plh atau Plt. Penunjukan Plt banyak terjadi di beberapa daerah dengan kondisi Sekda menjadi Pj Bupati, maka salah satu kepala OPD ditunjuk menjadi Plt Sekdanya," ujarnya.

Karmila memahami, setiap kebijakan pasti akan ada pro kontra. Namun, mengingat waktu yang terus berjalan, DPRD memerlukan kelancaran dalam pelaksanaan 3 fungsinya, yakni penganggaran, legislasi dan pengawasan.

"Sebentar lagi Banggar akan membahas R-APBD Perubahan 2022 dan R-APBD 2023 dan sudah diberlakukannya SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Termasuk, tugas Pansus dalam menghasilkan Perda yang bermanfaat untuk Riau, hearing untuk pengawasan dan turun ke Dapil dalam menyerap aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta tahun-tahun politik semakin dekat," katanya.

Kondisi-kondisi yang berjalan ini, jelasnya, menjadi penilaian dan telaah untuk semua pihak, butuh jiwa yang besar, kesepakatan dan komunikasi yang intens dalam soliditas membangun Riau bersama.

"Isu-isu yang berkembang di media pun tidak semuanya benar. Setiap kebijakan pasti selalu ada perbaikan dari langkah-langkah yqng diambil. Momen idul adha ini mengingatkan kita untuk ikhlas dan sucikan hati untuk hal kepentingan Riau yang lebih besar," tutupnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Riau menilai gaya kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar lebih mengedepankan emosi ketimbang rasionalitas.

Menurut FPKB, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Syamsuar adalah pemimpin emosional. Bahkan terkesan, apa yang 'diurus' Syamsuar malah menjadi masalah, bukan solusi.

"Gubernur hari ini sedang mempertontonkan sikap politiknya yang cenderung kekanak-kanakan. Karena apa yang dilakukannya saat ini cenderung membikin masalah. Bukannya selesai, tapi menambah masalah," kata Ketua FPKB DPRD Riau, Ade Agus Hartanto.

Kemudian, Anggota DPRD Riau, Eva Yuliana mengaku heran dengan perombakan eselon III dan IV di lingkup DPRD Riau yang dinilai dilakukan di waktu tidak tepat.

Menurutnya, Gubernur Riau Syamsuar harusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat dari pergantian  Plt Sekwan. Karena sebelumnya, sejumlah kegiatan dewan sempat terkendala, bahkan dana operasional pun tak bisa dicairkan. Jangan sampai keputusan Gubernur yang terkesan tergesa-gesa menimbulkan kisruh baru di internal DPRD Riau.

"Kita juga kaget, kabag diganti. Padahal sebelumnya masalahnya belum selesai. Anggaran kegiatan sempat terkendala, gaji honorer, sekuriti, cleaning service juga tidak bisa dicairkan. Kita jadi bertanya-tanya ini ada apa? Kalau ada persoalan personal yang terjadi jangan sampai berimbas ke yang lain," ucap Eva. ***