JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Seminar Pendidikan dan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan Berbasis IT bekerjasama dengan MPR RI, di Aula Buya Hamka lantai 4 Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah yang hadir sebagai Keynote Speaker menjelaskan, saat ini ada lima jenis institusi pembentuk karakter generasi muda bangsa, yakni Keluarga, Sekolah, Lingkungan Sosial, Televisi dan Media Sosial/Gadget.

Khusus penggunaan Gadget dan media sosial, tidak ada lembaga pengawasnya, karena semua informasi dan pesan komunikasi pada media tersebut dapat diterima penggunanya tanpa ada filter dari institusi apapun secara efektif.

Pada akhirnya kata dia, tidak sedikit anak-anak bangsa kita yang dididik dan dibentuk karakternya oleh medsos yang semua sistemnya, facebook, tiwtter, instagram dan lain-lain yang dibuat dan dikendalikan oleh pihak asing. 

Basarah melanjutkan, bahwa penjajahan dalam bentuk baru saat ini dilakukan lewat cara merusak masa depan generasi mudanya salah satunya melalui medium gadget.

"Lewat gadget inilah propaganda ideologi radikalisme dan liberalisme/kapitalisme masuk. Ditambah lagi, waktu yang dihabiskan bersama gadget justru lebih banyak dari waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan sekolah sebagai institusi pembentuk utama karakter bangsa," ujarnya.

Inilah kata dia, tantangan bangsa hari ini adalah bagaimana menyelamatkan generasi bangsa dari serbuan nilai-nilai asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa kita melalui kemajuan teknologi informasi tersebut. 

"Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2018 ini, hendaknya kita jadikan momentum akan pentingnya untuk memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran pokok dan wajib ke dalam  semua jenjang kurikulum pendidikan nasional termasuk lembaga-lembaga pendidikan internasional yang beroperasi di Indonesia agar generasi muda bangsa ini punya daya tahan ideologis yang kokoh," ujar Basarah. 

Sementara itu, Ketua Umum MUI, KH. Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, Pancasila adalah titik temu atau kalimatunsawa di antara golongan-golongan dalam bangsa Indonesia.

"Kalau ada yang mempersoalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah sikap yang tidak benar. Kenapa kita menolak khilafah karena bukan berarti khilafah tidak cocok dengan Islam melainkan Islam tidak hanya khilafah," tandasnya.

"Negara-negara Islam bisa berbentuk kerajaan seperti di Arab Saudi, bisa bentuk ke-emir-an seperti Qatar, Kuwait dan bisa juga berbentuk republik. Intinya, mengapa kita menolak khilafah karena kita sudah punya kesepakatan yakni Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur negara kita berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya. 

Dalam acara seminar itu, turut hadir Ketua Bidang Pendidikan MUI, KH Abdullah Jaidi, Ketua Komisi Pendidikan Kader MUI, Prof. Armai Arief dan para kepala sekolah dan guru-guru serta undangan lainnya.***