JAKARTA – Mahkamah Konstitusi mengubah skema pemberian Hak Atas Tanah (HAT) di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah mengabulkan sebagian permohonan uji materi dari Stepanus Febyan Babaro. Putusan ini menggugurkan aturan era pemerintahan sebelumnya yang membuka peluang hak tanah hingga 190 tahun melalui dua siklus masing-masing 95 tahun.

Aturan tersebut awalnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN yang ditandatangani Joko Widodo. Dalam pasal 9 ayat 2, hak guna usaha dapat diperoleh dalam dua periode panjang yang dinilai pemohon menciptakan ketimpangan akses terhadap tanah leluhur.

Stepanus menyatakan lamanya masa HGU, HGB, dan Hak Pakai membuat ruang masyarakat adat semakin sempit dalam menjaga identitas dan wilayah yang telah mereka rawat selama puluhan tahun. Ia juga menyoroti maraknya kasus tanah adat yang hilang akibat perluasan kepentingan perusahaan.

“Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Kamis (13/11).

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menegaskan jangka waktu hak atas tanah hingga dua siklus 95 tahun bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat.

"Pemohon mempersoalkan jangka waktu pemberian hak atas tanah di wilayah IKN yang dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua," urainya.

MK kemudian menetapkan pemberian hak atas tanah di IKN harus mengikuti ketentuan evaluasi yang berlaku secara nasional, yaitu:

1. Hak Guna Usaha (HGU): paling lama 35 tahun, perpanjangan 25 tahun, pembaruan 35 tahun.

2. Hak Guna Bangunan (HGB): paling lama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, pembaruan 30 tahun.

3. Hak Pakai: paling lama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, pembaruan 30 tahun.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan batas waktu tersebut hanya dapat diberikan jika seluruh kriteria dan tahapan evaluasi dipenuhi.

“Prinsipnya, hak atas tanah tidak boleh diberikan secara mutlak tanpa pengawasan negara,” tuturnya.

Putusan ini sekaligus menghapus kekuatan hukum sejumlah pasal dalam UU IKN yang sebelumnya memungkinkan pemberian hak tanah jangka panjang tanpa batasan evaluasi ketat. ***