
PEKANBARU – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sempat dilanda kecemasan menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer. Namun, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, memastikan bahwa tenaga honorer lama tetap bekerja, meski perekrutan baru tidak diperbolehkan.
Roni menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pekanbaru tidak boleh merekrut tenaga honorer baru. Ia mengaku telah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan langsung menginstruksikan seluruh OPD untuk tidak menambah tenaga honor.
"Kami sudah sampaikan ke semua OPD, jangan ada penambahan tenaga honor baru. Jangan sampai ada perubahan nama," ujar Roni, Rabu (12/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa yang dilarang adalah pengangkatan tenaga honorer baru atau pergantian nama tenaga honorer yang sudah ada. "Arahan dari pusat jelas, tenaga honor tidak boleh diganti atau diangkat baru," tambahnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru mencatat bahwa jumlah tenaga honor di lingkungan Pemko Pekanbaru mencapai hampir sembilan ribu orang. Mereka tersebar di berbagai OPD, dengan sebagian besar merupakan tenaga teknis yang berperan penting dalam operasional pemerintahan.
Dengan kebijakan ini, tenaga honorer yang telah bekerja tetap bisa menjalankan tugasnya tanpa khawatir diberhentikan, sementara Pemko Pekanbaru memastikan kepatuhan terhadap aturan pemerintah pusat dengan tidak melakukan rekrutmen baru. ***