
BANGKINANG – Sengketa pengelolaan kebun sawit antara PTPN IV Regional 3 (sebelumnya PTPN V) dengan masyarakat dan Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M) terus berlanjut. Dalam sidang yang digelar hingga larut malam di Pengadilan Negeri Bangkinang, Selasa (11/2/2025), terungkap sejumlah fakta baru terkait permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sidang kali ini menghadirkan tiga saksi dari pihak penggugat, yang seluruhnya merupakan pensiunan pegawai PTPN. Saksi pertama, Komsel Matanari, mantan mandor kebun, mengungkap bahwa pembangunan kebun sawit belum sepenuhnya rampung.
Ia menyebut terdapat sekitar 100 hektare lahan yang kerap mengalami banjir hingga sepuluh kali akibat lokasinya yang terlalu dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Selain itu, fasilitas perkebunan juga belum memadai dan baru dibangun setelah Koppsa-M mengambil alih keuangan.
Saksi kedua, Doah Barus, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten tanaman, membenarkan bahwa fasilitas kebun masih belum sempurna. Namun, ia menyoroti bahwa produktivitas kebun mencapai titik terbaiknya saat Koppsa-M dipimpin oleh Nusirwan.
Ia juga menyebut bahwa luas lahan produktif meningkat dari 600 hektare menjadi 800 hektare di era pengelolaan Nusirwan, dengan seluruh biaya perbaikan ditanggung oleh Koppsa-M tanpa kontribusi dari PTPN IV, meskipun perusahaan tersebut memiliki kewajiban mendukung pengelolaan kebun.
Sementara itu, Andri Ideawan, saksi di bidang keuangan, menjelaskan bahwa awalnya PTPN menginvestasikan Rp41 miliar dalam pembangunan kebun, ditambah pendanaan dari Bank Agro sebesar Rp38 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp79 miliar.
Namun, PTPN kemudian mengalihkan pinjaman ke Bank Mandiri Cabang Palembang, yang menyebabkan masyarakat terbebani bunga bank. Selain itu, alokasi 30 persen keuntungan dari hasil kebun untuk membayar cicilan utang ternyata tidak mencukupi akibat rendahnya produktivitas.
Seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam sidang menilai bahwa berbagai kegagalan dalam pengelolaan kebun sawit ini berakar pada kurangnya perencanaan dari PTPN V (kini PTPN IV Regional 3) sejak awal.
Sidang ini menjadi momentum penting dalam mengungkap akar permasalahan konflik berkepanjangan antara PTPN IV Regional 3 dan Koppsa-M. Persidangan akan terus berlanjut untuk menentukan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam sengketa ini. ***