
PEKANBARU – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pekanbaru kembali memanjang dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin. Ia menilai lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) perlu diikuti dengan evaluasi kuota untuk wilayah tersebut.
Persoalan antrean BBM ini sebelumnya juga telah menjadi perhatian DPRD Pekanbaru. Beberapa bulan lalu, DPRD sempat menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina untuk membahas persoalan pasokan dan kebutuhan BBM di Pekanbaru. Dalam pertemuan itu, salah satu hal yang dibahas adalah usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah Riau, khususnya Pekanbaru.
Namun, antrean yang kembali terjadi membuat DPRD mempertanyakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Zainal mengatakan, Pekanbaru tidak hanya melayani kebutuhan BBM masyarakat setempat. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, kota ini juga menjadi tujuan masyarakat dari 11 kabupaten dan kota lainnya. Mobilitas warga yang meningkat, terutama saat akhir pekan dan hari libur, diduga turut mendorong tingginya permintaan BBM di sejumlah SPBU.
“Kita juga agak miris melihat kondisi ini. Kuota BBM perlu dikaji ulang karena lonjakan kebutuhan di Pekanbaru tidak terduga. Saat hari libur atau akhir pekan, masyarakat dari kabupaten dan kota lain berdatangan ke Pekanbaru. Mereka juga mengisi BBM di sini,” kata Zainal kepada GoRiau.com, Senin (16/11/2027).
Ia mengatakan, Komisi II DPRD Pekanbaru akan kembali berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai ketersediaan stok di setiap SPBU. Selain itu, DPRD ingin memastikan apakah penambahan kuota yang sempat dibahas dalam hearing beberapa bulan lalu telah direalisasikan.
Dalam pertemuan sebelumnya, kata Zainal, Pertamina menyampaikan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk mengusulkan penambahan kuota BBM ke wilayah Riau, khususnya Pekanbaru. Dukungan tersebut diharapkan datang dari kepala daerah, baik wali kota maupun gubernur, agar usulan penambahan kuota dapat diproses secara maksimal.
“Kemarin kita juga sudah hearing dengan Pertamina. Mereka menjanjikan adanya penambahan kuota. Kita ingin tahu apakah penambahan itu benar-benar sudah direalisasikan. Pertamina juga meminta dukungan kepala daerah, wali kota dan gubernur, untuk mengusulkan penambahan kuota BBM ke Riau, khususnya Pekanbaru,” ujar Zainal.
Menurut Zainal, persoalan antrean BBM tidak cukup dilihat dari ketersediaan minyak di daerah penghasil. Distribusi BBM tetap berada dalam sistem nasional sehingga pasokan dari suatu daerah tidak serta-merta hanya diperuntukkan bagi masyarakat daerah tersebut.
Pernyataan itu sekaligus merespons keluhan masyarakat di media sosial yang mempertanyakan kondisi Riau sebagai daerah penghasil minyak, tetapi warganya masih harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM. Zainal mengingatkan bahwa distribusi energi merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Negara ini luas dan kita berada dalam kerangka NKRI. Jadi, minyak yang dihasilkan suatu daerah bukan hanya untuk daerah itu sendiri. Kita juga masih bergantung pada distribusi dari wilayah lain,” tuturnya.
Zainal mengatakan, Komisi II DPRD Pekanbaru akan meminta kejelasan kepada Pertamina mengenai kondisi stok dan perkembangan penambahan kuota. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan antrean di sejumlah SPBU tidak terus berulang, terutama ketika mobilitas masyarakat meningkat pada akhir pekan dan masa libur. ***