PEKANBARU –Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melibatkan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membantu pendataan potensi pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini mendapat tanggapan positif dari Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin.

Zainal mengatakan, keterlibatan kader PKK dapat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat sekaligus memperoleh data mengenai potensi pajak daerah. Menurutnya, pendataan menjadi salah satu hal penting dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menjelaskan, selama ini penagihan PBB terkadang menghadapi kendala karena pemilik objek pajak tidak lagi berdomisili di Pekanbaru. Bahkan, tidak sedikit objek pajak yang telah berpindah kepemilikan sehingga membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

“Biasanya persoalan PBB ini, kadang orangnya tidak berada di sini. Ada juga yang membeli properti untuk investasi, sehingga ketika ditanyakan kepada tetangga, keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Apalagi kalau sudah beberapa kali berpindah tangan, tentu agak sulit dilacak,” kata Zainal kepada awak media, Senin, 16 November 2026.

Meski demikian, ia menilai langkah Pemko Pekanbaru melibatkan kader PKK dalam membantu pendataan merupakan upaya yang dapat mendukung pekerjaan petugas di lapangan.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan pajak daerah. Kader PKK dilibatkan untuk membantu pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 sekaligus menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kader PKK juga dibekali aplikasi ASIAP untuk membantu memantau pendistribusian SPPT. Selain PBB, keterlibatan kader juga diarahkan untuk membantu pendataan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Sekarang sudah ada petugas tambahan yang ditunjuk melalui kerja sama dengan PKK. Mereka membantu mendata potensi-potensi pajak, termasuk PBB. Ini menjadi hal yang bagus karena bisa membantu pemerintah dalam melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Zainal berharap, melalui keterlibatan kader PKK, pendataan potensi pajak di Pekanbaru dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, informasi mengenai objek pajak dan wajib pajak bisa semakin lengkap sehingga mendukung peningkatan penerimaan PAD Kota Pekanbaru. ***