PEKANBARU – Pengadilan Negeri Bangkinang kembali menggelar sidang gugatan wanprestasi senilai Rp140 miliar yang diajukan Koperasi Produsen Sawit Sukses Makmur (Koppsa-M) terhadap dana talangan negara di Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar, Riau.

Sidang yang berlangsung di Gedung PN Bangkinang, Selasa (11/2/2025), dipimpin Hakim Soni Nugraha, didampingi Hakim Aulia Fhatma dan Ridho Akbar. Tiga saksi dihadirkan, yaitu Komsel Matanari, Doha Barus, dan Andry Ideawan.

Persidangan berlangsung menarik setelah para saksi mengungkap sejarah panjang hubungan antara Koppsa-M dan PTPN V, yang kini telah menjadi PTPN IV Regional III. Salah satu fakta yang terungkap adalah kebijakan kepengurusan Koppsa-M terdahulu yang mengusir seluruh pegawai PTPN yang ditugaskan melakukan pemeliharaan serta optimalisasi kebun.

"Pada tahun 2014, akses untuk PTPN ditutup oleh pengurus KUD. Sama sekali PTPN tidak boleh masuk. Seingat saya waktu itu ada surat tertulis dari pihak koperasi untuk mengusir PTPN," ujar Komsel Matanari, salah satu saksi dalam persidangan.

Komsel merupakan mantan mandor yang ditugaskan membangun areal Koppsa-M sejak 2005. Ia menjelaskan bahwa pembangunan kebun dilakukan dalam tiga tahap, dimulai pada 2001 seluas 200 hektare, kemudian 950 hektare pada 2003, dan terakhir 500 hektare pada 2006.

Pada awalnya, pembangunan kebun mendapat dukungan dari masyarakat desa yang berharap PTPN membangun perkebunan sawit. Namun, setelah pergantian kepengurusan pada 2012, koperasi mengambil alih areal kebun secara paksa. "Meskipun diambil paksa, atas arahan manajemen, kami tetap bekerja di sana dan masih memelihara kebun," ujarnya.

Puncaknya, pada 2014, pengurus Koppsa-M mengusir karyawan PTPN dan menggandeng pihak ketiga untuk mengelola kebun sawit seluas 1.650 hektare. Keputusan ini disebut-sebut sebagai penyebab kondisi kebun Koppsa-M menjadi memprihatinkan.

Setelah kontrak dengan pihak ketiga berakhir pada 2018, pengurus Koppsa-M yang saat itu dipimpin Anthony Hamzah kembali meminta PTPN untuk membantu revitalisasi kebun. "Karena kami tidak mau kebun yang telah dibangun hancur, kami bantu mereka, kami mentoring mereka," ujar Doha Barus, saksi dalam persidangan.

Hasilnya, produksi kebun mengalami peningkatan hingga 1.000 ton per bulan. Namun, meskipun telah mendapatkan bantuan revitalisasi, Koppsa-M disebut tidak menunjukkan itikad baik dalam membayar cicilan yang disepakati. "Pada masa kepemimpinan Pak Anthony, cicilan yang dibayar hanya Rp5 juta hingga Rp25 juta per bulan. Padahal pendapatan mencapai Rp1 miliar lebih per bulan. Seharusnya sesuai perjanjian, 30 persen dari penghasilan kebun," ujar Doha Barus.

Pernyataan itu mengejutkan majelis hakim karena cicilan yang dibayarkan jauh dari angka yang seharusnya.

Sementara itu, Andry Ideawan dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa perjanjian pembangunan kebun melalui Bank Mandiri dilakukan langsung antara Koppsa-M dan bank, dengan PTPN V saat itu bertindak sebagai corporate guarantee. "Sepengetahuan saya, pengurus KUD mempertimbangkan bunga yang besar, sehingga di-takeover ke Bank Mandiri. Itu sepenuhnya keputusan pengurus," jelasnya.

Sidang sempat diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum petani dan pengurus Koppsa-M dengan hakim. Beberapa pertanyaan dari kuasa hukum tergugat dinilai tidak substansial, seperti menyinggung klausul perjanjian kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga atau penggunaan jenis bebatuan jalan kebun.

Setelah berlangsung selama sekitar tujuh jam, persidangan ditutup dan akan kembali digelar pada 25 Februari dengan agenda pemeriksaan saksi serta ahli. ***