JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditunjuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Basuki ditunjuk sebagai Plt Otorita IKN setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Donny Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Dikutip dari Sindonews.com, setelah ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita IKN, Basuki mengungkapkan, masalah utama pembangunan IKN adalah investasi yang hingga kini tidak kunjung masuk karena status lahan untuk investor yang belum jelas.

Basuki menuturkan, pembekuan transaksi pertanahan di IKN membuat ketidakjelasan status tanah bagi para investor. Hasilnya, investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli tanah, hanya bisa memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu tertentu.

"Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerja sama yang belum jelas," ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Basuki mengatakan, ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt Otorita IKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN.

"Jadi kami akan segera memutuskan status tanah ini, akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu," lanjutnya.

Sebab, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika akan menanamkan modalnya.

Kompak Mundur

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Namun, mereka tidak mengungkapkan alasan memutuskan mundur.

Dikutip dari Sindonews.com, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan secara resmi tentang pengunduran diri kedua pimpinan Otorita IKN tersebut dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).

"Ini terkait dengan kepemimpinan di Otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden menerima surat pengunduran dari Pak Dhony selaku wakil Kepala Otoritas IKN," kata Pratikno.

"Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala Otoritas IKN," sambungnya.

Pratikno menuturkan, bahwa pada Senin, Presiden Jokowi telah menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian Bambang dan Dhony secara hormat.

"Nah pada hari ini telah terbit keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN dan juga Bapak Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala Otorita IKN. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau," ujar Pratikno.

Dikutip dari Tempo.co, Mensesneg Pratikno tidak menjelaskan alasan Bambang dan Dhony mundur bersamaan. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang juga Dhony.

"Ya kalau alasan mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga," kata Pratikno.

Pratikno menambahkan, mundurnya Bambang dan Dhony bukan hal mendadak.

"Sudah lama pembicaraan. Tapi surat (Keputusan Presiden) memang baru," ujarnya.

Timbulkan Spekulasi

Alasan mundurnya Bambang dan Dhony yang masih menjadi misteri menimbulkan spekulasi di publik. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyoroti tingginya target yang diberikan pemerintah untuk proyek IKN Nusantara. Namun, Daniel mengatakan tidak tahu pasti alasan mundur ketua dan wakil ketua Otorita IKN.

“Cuma rasanya siapa pun kepala Otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (3/6/2024).

Menurut Daniel, ada banyak masalah yang harus dihadapi Otorita IKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu. Otorita IKN, kata Daniel, masih harus menghadapi masalah tersebut di samping memenuhi target yang tinggi.

“Kami sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kami sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita,” ucap dia.

Daniel pun turut menyoroti target Otorita IKN untuk mempersiapkan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara baru pada 17 Agustus mendatang. Daniel menyatakan target tersebut tidak begitu realistis.

Dia berujar, target itu mungkin bisa dipenuhi jika hanya untuk sekedar upacara. Namun, Daniel menyampaikan akan sulit untuk memenuhi target kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024.***