JAKARTA, GORIAU.COM - Saksi kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), Arudji Wahyono, selaku petinggi dari perusahaan migas tersebut dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Rabu siang, mengungkapkan Kemeneterian Lingkungan Hidup telah menyatakan tidak ada yang salah dalam proyek itu bahkan Chevron dinyatakan taat aturan.

"Terkait perizinan, apakah sebelumnya sempat dinyatakan menyalahi?" Kata Penasehat Hukum untuk terdakwa Widodo kepada saksi tersebut.

Arudji menjelaskan, terkait perizinan memang pada tahapannya di tahun 2011 sempat tertuda, namun tidak dianggap menyalahi karena telah ada kesepakatan antara Kementerian LH dengan pihak Chevron.

Dia kembali menjelaskan, penundaan izin tersebut disebabkan adanya transisi setelah BP-Migas di bubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan digantikan dengan SKK-Migas. Namun demikian, lanjut kata Arudji, Chevron sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pengelolaan limbah minyak yang terkontaminasi dengan lahan di sekitar area operasi.

"Karena dianggap perlu dan mendesak, antara pihak kementerian dan Chevron menyepakati untuk pengelolaan limbah tetap dilaksanakan demi penyelamatan lingkungan sambil menunggu izin tersebut keluar," kata saksi.

Seluruh pengelolaan limbah minyak yang terkontaminasi dengan lahan perusahaan dan lahan masyarakat itu seluruhnya menurut saksi juga telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup.

Untuk lahan yang terkontaminasi limbah minyak di area kerja Minas, Kabupaten Siak, kata saksi, dikeluarkan sejak tahun 2004 sebelum kemudian dilakukan revisi atas peraturan menteri itu.

Atas penerbitan Permen yang baru untuk area yang terkontaminasi di ladang Minas, kata dia, Chevron mendapatkan izin baru pada tahun 2012, tertanggal 3 April. Namun pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan, proyek bioremediasi di lapangan Minas telah dilakukan sejak tahun 2006 hingga 2012, namun terkendala izin yang akhirnya diindikasi telah menimbulkan kerugian negara.

Terkait kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi PT Chevron, pihak Kejagung sebelumnya telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka. Lima diantaranya telah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.(fzr)