PEKANBARU, GORIAU.COM - Melihat panitia daerah berupaya secara maksimal untuk memperjuangkan agar Islamic Ssolidarity Games (ISG) tetap di Riau dan tidak boleh dipindahkan ke Jakarta. Akhirnya digelarlah pertemuan antara Gubernur Riau Rusli Zainal dengan Menpora Roy Suryo dan Menkokesra Agung laksono serta ketua KOI Rita Subowo, Rabu (8/5/2013) lalu di Jakarta.

Hasil rapat itu memutuskan pusat harus mengunjungi Riau kembali untuk melihat kondisi dan persiapannya sebagai tuan rumah. Harapan kembali terceca sehingga muncul semangat baru panitia daerah untuk menggesa berbagai kesiapannya.

Namun, harapan itu kandas juga jadinya. Ditandai stetmen Menpora Roy Suryo bahwa iven internasional ISG tidak dilaksanakan di Riau meski dengan persiapan apapun. Meski sikap dan kebijakan ini bertolak belakang dengan statemen Menkokesra, Agung Laksono, yang mengatakan tak ada alasan ISG pindah ke Jakarta.

Dihadapan Gubernur Riau Rusli Zainal, Menpora Roy Suryo tak segan-segan berucap bahwa Keppres penetapan Riau menjadi tuan rumah akan segera dicabut dan diubah.

"Keppresnya segera dicabut, segera diubah," kata Menpora kepada sejumlah awak media, Senin (13/5/2013) di venue kolam renang, sport center Rumbai, Pekanbaru Riau.

Tampak Gubernur Rusli Zainal terdiam dan sedikit senyum saat statmen Roy Suryo itu terdengar lantang. Menpora Roy Suryo beralasan hanya gara-gara Rusli Zainal dalam status tersangka dan Pemilukada Riau.

"Kalau tidak tersangka gubernur kita, pak Rusli Zainal, saya dukung seribu persen," tegasnya dihadapan Rusli.

Dia juga mengatakan, jika dipaksakan Riau menjadi tuan rumah, bila terjadi sesuatu tak akan ada yang bertanggungjawab. Namun, dia tidak menjelaskan, apa 'sesuatu' yang dimaksudkannya.

Dia juga menuding, pindahnya ISG ke Jakarta bukan karena dirinya yang ngotot, melainkan ISSF dan Ketua KOI Rita Subowo.

"Bukan saya yang ngotot tetapi ISSF dan ketua KOI. Suratnya sudah ditangan saya," tambahnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bukti tanggungjawab pemerintah pusat terhadap suksesnya penyelenggaraan iven internasional. Bahkan, dia menampik bahwa kebijakan itu tidak terkait desas-desus politik.(kha)