TELUKKUANTAN - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, sedang menginventarisir perusahaan yang beroperasi di Kuansing.

"Kita sedang mendata perusahaan yang beroperasi di Kuansing guna melihat realisasi CSR (Corporate Social Resposibility)," ujar Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kuansing, Ade Fahrer Arif, Senin (2/10/2017) di ruang kerjanya.

Didampingi Asrizal, SE, MSi selaku Kasubag Fasilitasi Bina Usaha dan Sumber Daya Alam, Ade menjelaskan bahwa perusahaan punya tanggungjawab sosial untuk turut serta membangun daerah.

Hal itu diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbaas. Tidak hanya itu, dasar hukum yang lain adalah Permen BUMN nomor 05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dan Usaha Kecil dan Program Bina Sosial. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.

"Untuk tahap awal, kita baru bisa melakukan sebatas inventarisir perusahaan yang menyalurkan CSR," ujar Ade.

Setelah inventarisir perusahaan, pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha. Hal itu dilakukan untuk membentuk forum CSR. "Forum ini isinya kan ada pelaku usaha, nanti mereka yang akan memberikan masukan terhadap Ranperda TJSL yang kita susun," ujar Ade.

Pemerintah, lanjut Ade akan menyusun Ranperda tentang TJSL. Jika sudah ada regulasi tentang TJSL, maka realisasi CSR perusahaan lebih terarah. "Gunanya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar perusahaan."

"Selama ini kita tak tahu, apa saja program CSR perusahaan ini. Nah, ke depan, kita ingin perusahaan sama-sama membangun daerah," tambah Ade.

Di daerah lain, lanjut Ade, seperti Bandung, kegiatan pembangunan taman dan drainase banyak dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, APBD bisa digunakan untuk kegiatan lain.

"Kita juga pernah perusahaan membangun jalan, seperti ruas jalan Benai - Kukok yang diaspal oleh PT RAPP, PT DPN dan PT TBS. Ternyata kita juga bisa bermitra dengan perusahaan dalam membangun daerah," ujar Ade.

Dengan adanya forum CSR dan Perda TJSL, pemerintah berharap penyaluran CSR perusahaan lebih terarah dan tepat sasaran. Sehingga, perusahaan tumbuh dan berkembang bersama daerah.

"Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, BUMN yang akan kita kumpulkan, tapi pelaku usaha kecil seperti klinik dan sebagainya tetap akan kita libatkan," tutur Ade.

Tentunya, hal itu selaras dengan visi misi Kabupaten Kuansing 2016-2021 yang ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat Kuansing.***