SELATPANJANG – Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rangka mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin marak akhir- akhir ini berlangsung di Balai Desa Melai, Senin (11/12/2023).

Saat penetapan tampak dihadiri oleh Struktural Imigrasi Selatpanjang dan struktural Desa Melai serta para kepala dusun, ketua RW dan ketua RT di Desa Melai. Penetapan dilakukan oleh Kepala Seksi Inteldakim, Riyanto dan Kepala Seksi Lantaskim, Frantonius mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang dengan memberikan piagam Desa Binaan Imigrasi secara langsung kepada Kepala Desa Melai, Sulaiman.

Pembentukan Desa Binaan Imigrasi sesuai dengan surat dari Direktorat Intelijen Keimigrasian tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang khususnya di desa yang mengalami kesulitan untuk mengakses info keimigrasian dan desa-desa yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Pembentukan Desa Binaan Imigrasi dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk pelaksanaan penyebaran Informasi," kata Riyanto.

Pihak Imigrasi juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait permasalahan keimigrasian, khususnya paspor, serta, bahaya terhadap tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan antara negara Lainnya.

"Program ini merupakan kolaborasi dengan Kepala Desa dan perangkatnya dalam upaya memperluas jangkauan pemberian informasi keimigrasian. Perangkat desa belajar langsung dan mendapat pendampingan secara berkelanjutan oleh oleh Kantor Imigrasi setempat, dibawah bimbingan Direktorat Intelijen Keimigrasian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, terkait prosedur permohonan paspor dan informasi," ungkapnya.

Riyanto juga mengungkapkan bahwa perangkat desa nantinya berperan sebagai perpanjangan tangan Imigrasi dalam memberikan informasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan jangkauan dan akses.

“Fokus dari program Desa Binaan Imigrasi adalah memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonan Paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi. Program Desa Binaan Imigrasi juga sebagal upaya pencegahan PMI non prosedural melalui pemberian edukasi keimigrasian kepada masyarakat, khususnya calon PMI.” tambahnya.

Ditambahkan Riyanto pula bahwa, upaya mengedukasi masyarakat ini, selain meminimalisir terjadinya PMI non prosedural, juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO.

"Diharapkan, pengetahuan tersebut menjadi ‘senjata’ terbaik dalam melindungi para PMI dari berbagai modus penipuan yang akan terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.

Diungkapkan pula, adapun yang menjadi pertimbangan penentuan desa Binaan diantaranya, letak geografis Desa Melai yang merupakan desa yang paling ujung dari Kecamatan Rangsang Barat, sebagian besar penduduk Desa Melai bekerja sebagai pekerja Migran Indonesia di Malaysia, dan potensi kerawanan TPPO di wilayah Desa Melai dengan banyaknya akses ke luar negeri yang tidak terpantau.

"Berdasar pertimbangan dan sesuai dengan kriteria, Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang menetapkan Desa Melai sebagai Desa Binaan Imigrasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang," ujarnya.

Adapun Manfaat dari pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini yaitu, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi keimigrasian menjadi lebih mudah, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan jangkauan untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi.

Selain itu, masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait permohonan Paspor RI dan perangkat desa yang telah bekerja sama dengan pihak Kantor Imigrasi, pemohon paspor, khususnya calon PMI memiliki pengetahuan yang cukup terkait prosedur permohonan Paspor RI, keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Serta, hak dan kewajiban sebagai PMI.

Dijelaskan lagi, pemahaman atas pengetahuan yang benar akan menjadi bekal bagi calon PMI agar tidak menjadi korban penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Manfaat lainnya adalah membentuk jaringan intelijen di desa terpencil bagi Kantor Imigrasi guna deteksi dini dan cegah dini dengan kasus-kasus keimigrasian. Juga, untuk mempersempit celah pergerakan mafia atau oknum TPPO yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Melai, Sulaiman, mengungkapkan bahwa dengan dipilihnya Desa Melai sebagai Desa Binaan Imigrasi menjadi penghargaan sekaligus tanggung jawab tersendiri, mengingat Desa Melai memiliki historis. Dimana, dulunya merupakan tempatnya pengiriman PMI gelap.

"Namun dengan pendekatan dan pembinaan dari imigrasi secara berangsur- angsur hal tersebut sudah mulai berubah untuk menjadi PMI yang sesuai dengan prosedur yang ditentukan," pungkasnya. ***