SELATPANJANG, GORIAU.COM – Mungkin ada sebagian kepala desa dan perangkat desa terkesan menutupi dan tidak terbuka dengan pendapatan maupun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh tiap tahun dari pemerintah kabupaten. Berikut dipaparkan untuk desa se Kabupaten Kepulauan Meranti.


Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) pada tahun ini membuat kebijakan untuk menaikkan honor atau tunjangan kerja bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kepulauan Meranti.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa BPMPD Kepulauan Meranti, Mardiansyah SSTP, kepada sejumlah wartawan, Kamis (5/6/2014) di Selatpanjang.
"Soal kenaikan tunjangan kerja ini sudah kita pertimbangkan di tahun lalu (2013). Besarannya kita sesuaikan dengan beban kerja. Tapi intinya, kita berharap perangkat desa bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal bagi masyarakat," ujarnya.
Berikut rincian honor dan tunjangan yang diterima;
1. Tunjangan penghasilan kepala desa Rp2.500.000 ditambah dengan tunjangan kerja Rp1.000.000 juta, total Rp3.500.000,-

2. Tunjangan penghasilan Sekretaris Desa non PNS Rp1.250.000,-

3. Tunjangan penghasilan Kaur Desa Rp1.000.000,-

4. Tunjangan penghasilan Kepala Dusun Rp750.000,-

5. Tunjangan penghasilan Ketua BPD Rp350.000,-

6. Tunjangan penghasilan anggota BPD Rp300.000,-

7. RT/RW  tahun ini dinaikkan menjadi Rp300.000 perorang tiap bulannya.

8. Untuk LPM/LKMD itu dialokasikan Rp15 juta sampai Rp22 juta pertahun.

9. Linmas dialokasikan melalui ADD sebesar Rp30 juta pertahun.

"Mereka (LKMD dan Linmas, red) alokasinya kita plot pertahun, karena jumlah masing-masing desa bervariasi," ungkap Mardiansyah pula.(zal)