PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan tegas mengeluarkan persyaratan bagi penerima hiban Bantuan Sosial (Bansos) mulai tahun ini. Jika berharap ingin mendapatkan bantuan tersebut, berikut ini aturan-aturan yang harus dilalui.

Menurut Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas) Provinsi Riau, Ardi Basuki, sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, organisasi yang berhak mendapat dana hibah Bansos, harus berbadan hukum.

"Jadi, sesuai UU, organisasi dimaksud adalah yayasan atau perkumpulan yang memiliki badan hukum Indonesia. Nanti UU ini akan kami perkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub)," sampai Ardi Basuki kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Selasa (8/3/2016).

Selain itu, syarat utama penerima Bansos harus mengajukan proposal yang didampingi dengan rekomendasi dari instansi terkait tempat diajukan bantuan tersebut dari awal usulan.

"Dari awal sudah harus ada surat rekomendasi. Dan pengajuan juga dilakukan sebelum dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)," sambung Ardi lebih lanjut.

Ia mengatakan, aturan ini juga berlaku untuk semua organisasi yang mengajukan usulan, termasuk juga bantuan rumah ibadah dan lain sebagainya. Ini dilakukan, untuk menghindari adanya titip usulan di tengah jalan serta bantuan organisasi fiktif.

"Menurut aturan, tidak ada nitip di tengah jalan. Jadi kami imbau kepada masyarakat yang akan mengajukan bantuan Bansos untuk melengkapi semua persyaratan dan kelayakan. Jika tidak, kami tak bisa menindak lanjuti," imbuh dia.

Ardi Basuki mengatakan, aturan penerima bantuan juga akan lebih diperketat lagi. Organisasi penerima nantinya juga harus menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran. Dengan demikian diharapkan masyarakat taat aturan atas pengelolaan dana yang diberikan. ***