
PEKANBARU – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Rokan Hilir (Almasri) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Riau, Jumat (12/7/2024).
Kedatangan mereka guna menyatakan penolakan, terkait permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit milik PT Salim Ivo Mas Pratama (SIMP) di Rokan Hilir.
Penolakan itu diajukan, karena Almasri melihat ada ketidaksesuaian data, antara pihak BPN Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, terkait syarat yang harus dipenuhi pihak perusahaan untuk memperpanjang izin HGU tersebut.
Penasehat hukum Almasri, Samuel Sandi Purba, SH, membenarkan, kedatangan pihaknya ke Kantor BPN Riau adalah untuk menolak perpanjangan HGU PT Ivo Mas di Rohil, yang telah berakhir pada tahun 2023 lalu.
Diterangkannya, sebelum melakukan langkah ini, pihaknya telah beberapa kali berkirim surat dengan Kanwil ATR/ BPN Riau terkait permasalahan ini.
Dari beberapa kali bersurat, baik pihak BPN Riau maupun instansi terkait di Pemkab Rohil menyatakan bahwa PT Salim Ivo Mas belum memenuhi semua syarat untuk perpanjangan izin HGU tersebut. Buntutnya, permohonan perpanjangan HGU kebun kelapa sawit perusahaan itu belum bisa ditindaklanjuti.
Namun, dalam surat terakhir yang diterima pihaknya dari BPN Riau, dinyatakan bahwa PT Salim Ivo Mas Pratama telah melengkapi persyaratan perpanjangan HGU tersebut. Salah satunya, adalah kewajiban perusahaan terkaut Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS).
Dari uraian surat yang diterimanya, PT SIMP mengklaim telah melaksanakan kewajiban FPKMS atau plasma masyarakat dengan telah melengkapi Surat Keputusan Calon Pekebun Calon Lahan (CPCL).
“Mereka mengklaim telah melaksanakan FPKMS karena telah mengantongi SK CPCL dan itu diserahkan ke Kanwil BPN Riau,” ujar Samuel.
Namun anehnya, pihaknya malah menerima informasi yang bertolak belakang dari Pemkab Rohil. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rohil menyatakan belum mengeluarkan SK CPCL untuk PT SIMP.
"Ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa berbeda. Sementara yang berwenang mengeluarkan CPCL itu adalah instansi di Pemkab Rohil, " tegasnya.
Sehingga, pihaknya menduga ada “permainan di belakang layar" yang membuat kondisi itu terjadi.
“Jadi, ini kita sampaikan bahwa SK CPCL yang diserahkan oleh PT SIMP ke Kanwil BPN itu bukan SK CPCL sebagaimana dimaksud dalam Permentan 18 Tahun 2021,” tegasnya.
Ditambahkannya, dokumen yang diserahkan PT SIMP ke Kanwil ATR /BPN Riau, merupakan program peremajaan kepala sawit dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhadap KUD Karya Mandiri.
Samuel menerangkan, perbedaan SK CPCL kegiatan peremajaan tanaman kepala sawit dengan SK CPCL dalam rangka kewajiban FPKMS, terletak pada sisi payung hukum yang menaungi dan juga sumber dananya.
“Kalau SK CPCL FPKMS itu kan payung hukumnya Permentan Nomor 21 Tahun 2021. Sementara untuk SK CPCL kegiatan peremajaan sawit itu payung hukumnya Permentan Nomor 15 Tahun 2020. Jelas ini berbeda,” ungkap Samuel.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sumber dana untuk kegiatan peremajaan sawit masyarakat berasal dari pungutan sawit BPDPKS. Sedangkan FPKMS, sumber dananya berasal dari perusahaan sawit yang akan diperpanjang HGU-nya.
Ia berharap, Kanwil BPN melaksanakan kewajibannya terkait pemberian izin perpanjangan HGU ini. Jika PT Salim Ivi Mas. Pratama tidak melaksanakan sesuai aturan, HGU seharusnya tidak diperpanjang.
“Harapan kami, Kanwil BPN Riau taat kepada aturan, jadi kalau kita sama sama mengamini kalau PT Salim Ivo Mas belum juga melaksanakan FPKMS, ya sudah nggak usah diperpanjang HGU-nya,” ucapnya kembali.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kepala Kanwil BPN sebagai Panitia B, untuk merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian RI agar HGU PT SIMP tidak diberikan perpanjangan.
”Kita dukung program kerja Jokowi terkait reforma agraria. Ya sudah, diserahkan saja lahan HGU-nya kepada masyarakat. Masih banyak yang membutuhkan lahan itu untuk kehidupan mereka,” tandasnya. ***