PEKANBARU, GORIAU.COM - Pertumbuhan penduduk yang semakin besar pasca era reformasi harus dihentikan. Salah satu upaya yang tepat adalah dengan menggerakkan kembali program keluarga berencana (KB). Sayangnya di Riau, program KB belum sepenuhnya diterima masyarakat.

''Hingga kini, program KB belum sepenuhnya berjalan. Masyarakat Riau belum terbiasa dengan alat kontrasepsi KB seperti implan, IUD, Stril wanita dan laki-laki. Program ini masih sulit diterima masyarakat Riau, karena itu kita minta sosialisasi program KB harus lebih ditingkatkan,'' ujar Kepala Bidang (Kabid) Atpokasi Penggerak Informasi (Atpin) di Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau ini kepada wartawan, Selasa (16/10/2012).

Masri mengharapkan keberadaan petugas untuk mengembangkan program KB dengan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. ''Petugas di lapangan harus lebih giat memberikan pemahaman pada masyarakat,'' katanya.

Di kesempatan itu Masri juga mengeluhkan, semenjak program KB ini diserahkan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota, ternyata banyak petugas yang beralih fungsi. Padahal keberadaan petugas sangat diperlukan sebagai tenaga konseling.

''Sejak diserahkan ke Pemda kota dan kabupaten banyak petugas yang beralih fungsi. Sedangkan angka pergantian petugas itu sangat minim karena penerimaan pegawai yang formasi untuk penyuluhan KB tidak dilakukan. Akibatnya berdampak pada program KB yang kini kembali digalakkan pemerintah,'' ujarnya.

Namun, Masri mengatakan, kendati minim keberadaan petugas dilapangan memberi penyuluhan. Hal ini bukan berarti BKKBN lepas tanggungjawab. Makanya, BKKBN selalu mendorong agar adanya komitmen dari Pemda kabupaten/kota setempat agar ikut mensosialisasikan program KB. (rdi)