PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto, meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi kinerja dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) karena tidak maksimal dalam mengakomodir kebutuhan petani.

Dikatakan Politisi PKB ini, selama ini anggaran yang bisa diakses para petani hanya sebatas program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan beasiswa saja. Dia menyebut itu belum mencapai 10 persen.

Yang paling menikmati dana di BPDPKS, lanjut Sugianto, adalah perusahaan-perusahaan, karena banyak perusahaan yang memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usahanya.

"Perusahaan bangun ini itu, riset teknologi ini itu. Biayanya dari sana. Padahal persentase kebun antara petani swadaya dan perusahaan itu 40 banding 60, harus disesuaikan, jangan jor-joran ke perusahaan saja," ujar Sugianto, Selasa (9/11/2021). Sugianto mengingatkan, dana BPDPKS jangan sampai timpang, karena ada begitu banyak kebutuhan masyarakat yang sebenarnya bisa diakomodir oleh BPDPKS.

"Jangan cuma dikasih untuk perusahaan, kasih juga ke masyarakat, misalnya bangun bangun pabrik, sediakan angkutan muatan, sarana prasarana jalan, dan bantuan lainnya," tuturnya.

Selama ini, menurut Sugianto, pihak BPDPKS tidak pernah mensosialiasikan hal ini kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan dana tersebut.

"Mereka (BPDPKS) ini tidak terbuka ke masyarakat,  beda dengan perusahaan, di perusahaan itu banyak golongan orang pintar, mereka bisa mengajukan, dan BPDPKS bisa mengamini sesuai persyaratan. Ke masyarakat tidak ada," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Riau, Manahara Napitupulu, meminta keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terutama Dinas Perkebunan dalam memaksimalkan perannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat perkebunan.

Dikatakan Politisi Demokrat ini, di Provinsi Jambi, pemerintah setempat sudah mulai bergerak bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan memanfaatkan dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Provinsi Riau, kata Manahara, merupakan daerah dengan persentase luasan kebun terluas se-Indonesia, mestinya dana BPDPKS bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov Jambi.

"Di Jambi, dana BPDPKS tidak hanya untuk program replanting saja, tapi sudah sampai ke proses pendirian pabrik kelapa sawit yang sahamnya dimiliki masyarakat, begitu juga infrastruktur jalan. Di Riau yang begini belum ada," ujar Manahara, Kamis (7/10/2021).

Dilansir dari websitenya, BPDPKS sendiri berhasil mengumpulkan total pendapatan sebesar Rp51 triliun pada periode 2015-2019. Jumlah tersebut berasal dari pungutan ekspor sawit sebesar Rp47,28 triliun dan pengelolaan dana sebesar Rp3,7 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program antara lain peremajaan sawit rakyat (PSR), pengembangan dan penelitian, sarana dan prasarana, promosi dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, serta biodiesel. ***