RENGAT, GORIAU.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat perlu diacungi jempol. Pasalnya, meski diberi bantuan, namun Kejari ternyata tak bersedia menerima. Kejari Rengat pada APBD Indragiri Hulu (Inhu), Riau 2013 mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp200 juta.

''Saya akan menolak dana hibah yang diberikan Pemkab dalam bentuk uang tunai,'' tegas Kajari Rengat, Alexander Roilan, Selasa (11/6/2013).

Penegasan Kajari Rengat ini disampaikan dihadapan Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini dan Ketua DPRD Inhu Arif Ramli serta undangan lainya saat sesi tanya jawab dalam acara penandatanganan deklarasi PLN bersih no suap, no gratifikasi dan no korupsi yang digelar PLN Area Rengat di Pematang Reba, Selasa (11/6/13).

''Saya tidak tahu ada dana hibah untuk Kejari Rengat sebesar Rp200 juta, kalaupun ada dalam bentuk uang tunai tidak dibenarkan untuk menerimanya, untuk itu kita akan tolak. Namun jika berbentuk mobil dinas memang ada dan itu sifatnya pinjam pakai,'' ujarnya.

Dijelaskan Alexander, bahwa bantuan hibah yang boleh diterima adalah dalam bentuk barang, bangunan dan fisik. Sedangkan hibah dalam bentuk uang tunai tidak dibenarkan sesuai aturan. Kalau pun ada prosedurnya panjang dan ada mekanisme yang harus ditempuh.

''Kami telah menerima surat dari Kajati Riau, dilarang menerima bantuan dalam bentuk uang tunai. Jika pun ada harus berbentuk fisik. Contohnya Kantor Kejari Bagan Siapi api adalah merupakan hibah dari Pemkab Rohil,'' tegasnya.

Sebagaimana diketahui bagi-bagi dana hibah oleh Pemkab Inhu ini dilakukan kepada instansi penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri dan Polres setempat, sebagaimana tertuang dalam lembaran Peraturan Bupati Inhu nomor 12 tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 yang memberikan dana hibah kepada Polres Inhu sebesar Rp 200 Juta, Kejaksaan Negeri Rengat Rp.200 juta, Pengadilan Negeri Rengat Rp.150 juta dan Pengadilan Agama Rp.150 juta serta Kodim 0302 Inhu Rp 200 juta.

Selain terhadap instansi penegak hukum bagi bagi dana hibah yang dilakukan Pemkab Inhu ini juga diberikan kepada Korpri sebesar Rp 800 Juta, Dewan kesenian daerah (DKD) Rp 500 Juta, Kawarcab Pramuka Rp 500 Juta, Akademi Kebidanan (Akbid) Rengat Rp 350juta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indragiri Rp 350Juta, Sekolah Tinggi Teknologi Indragiri (STTI) Rp 500 Juta, Persatuan Guru republic Indonesia (PGRI) Rp 500 Juta, dan Akademi Keperawatan (Akper) Rp 200 Juta.

Namun ironisnya, bagi bagi dana hibah ini juga diberikan kepada organisasi yang tidak ada lagi di Inhu seperti yang diberikan terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) sebesar Rp 100 Juta, padahal KPAID di inhu sudah tidak ada dan tidak aktif lagi sejak Juli 2012 lalu. (jef)