PEKANBARU – Perhutanan sosial di Riau dinilai masih jauh dari harapan. Dalam diskusi akademis bertajuk "Mengoptimalkan Perhutanan Sosial untuk Ketahanan Pangan: Peluang, Tantangan, dan Rekomendasi" yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Elang, mantan Rektor Universitas Riau (Unri), Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, M.S., mengkritik lambannya upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor ini.

Menurut Ashaluddin, Riau memiliki potensi besar dalam pengelolaan perhutanan sosial, terutama dengan keberadaan dua komoditas utama yang sudah lama menjadi bagian dari kultur masyarakat, yaitu sagu dan karet. Namun, ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi lingkungan dan menghambat sektor pertanian tradisional.

"Kebun sawit merusak Riau. PLTA Rimbo Panjang (Kampar) seharusnya menjadi kawasan resapan air yang strategis, tetapi kini malah dipenuhi kebun sawit. Bagaimana bisa berladang jika banjir terus terjadi?" ungkapnya.

Ashaluddin juga menyoroti kegagalan program perhutanan sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinilainya akibat lemahnya koordinasi pemerintah. Ia menuding bahwa banyak dinas terkait lebih sering melakukan perjalanan dinas dibandingkan bekerja untuk masyarakat.

"Dinas pertanian, dinas kehutanan ada, tapi lebih banyak dinas pergi jalan-jalan," sindirnya.

Selain itu, ia mengkritik kebijakan sertifikasi lahan bagi transmigran yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak sertifikat diberikan untuk lahan yang jauh dari permukiman, sehingga sulit dimanfaatkan.

"Daripada menggarap lahan yang hasilnya tidak jelas, masyarakat lebih memilih bekerja di luar daerah selama 26 hari dan pulang membawa Rp5-6 juta. Sementara itu, program perhutanan sosial gagal karena masyarakat tidak memiliki cukup dukungan ekonomi selama proses pengembangan lahan. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan hanya retorika menjelang pemilihan umum," tegasnya.

Dalam diskusi yang sama, akademisi Fellizka Rezmiaty, Penyuluh Kehutanan Balai PSKL Wilayah Sumatera, memaparkan lima skema perhutanan sosial yang diterapkan di Riau, yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan adat. Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pangan dengan memanfaatkan potensi kelautan.

"Riau memiliki sumber daya laut yang kaya, seperti seafood dari Bengkalis yang sangat beragam. Jangan hanya fokus pada agroforestri, tetapi manfaatkan juga potensi kelautan," ujarnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa perhutanan sosial harus dikelola dengan pendekatan yang lebih konkret agar mampu memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. ***