
PEKANBARU- Tim pemenangan Bang Indra Muchlis Adnan (BIMA) terus begerilya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, sebagai syarat maju di pemilihan gubernur Riau (pilgubri) 2018, melalui jalur independen.
Koordinator Tim Pemenang BIMA, Ibrahim menjelaskan, proses pengumpulan KTP warga dilakukan dengan manual dan melalui website www.bangindra.id yang diluncurkan tiga bulan lalu.
"Sampai akhir bulan ini, KTP yang sudah terkumpul sekitar 600 ribu. Tapi, setelah kita verifikasi ternyata banyak yang double, karena secara manual KTP mereka diserahkan ke tim, tapi juga mendaftar di website. Kemudian, dari hasil verifikasi yang kita lakukan, dari 600 ribu itu, ternyata tinggal sekitar 350 ribu KTP yang real," jelas Baim menjawab GoRiau.com, Sabtu (29/4/2017) di Pekanbaru.
Dia optimis, hingga penyerahan berkas KTP sekitar bulan Oktober 2017 nanti, syarat yang ditetapkan Undang-undang untuk calon independen maju di Pilgubri dapat dipenuhi.
"Tentu kita optimis, karena antusias warga agar Bang Indra maju di Pilgubri begitu besar," jelasnya.
Bakal calon gubernur Riau Dr Indra Muchlis Adnan saat dihubungi GoRiau.com, mengaku kaget dengan jumlah dukungan yang berhasil dikumpulkan tim pemenang.
"Terus terang saya kaget menerima laporan dukungan KTP warga yang mencapai 600 ribu lebih, padahal baru 4 bulan ini tim bergerak. Tentu saja, fakta ini semakin menguatkan niat saya untuk maju di Pilgubri," jelas mantan Bupati Inhil dua periode (2003-2013) ini.
Indra yang juga mantan Ketua Golkar Riau mengaku, sampai saat ini dirinya tetap berupaya mencari dukungan dari partai politik. "Sudah ada 3 partai besar yang kita dekati. Dukungan parpol ini masih terus kita upayakan, bisa saja ada tambahan satu atau dua parpol lagi," ujarnya.
Terkait figur yang akan mendampingi Doktor Hukum lulus Universitas Utara Malaysia (UUM) di ini pilgubri nanti, ia menjawab dengan realistis. "Saya kan dari Inhil, tentu untuk memenuhi keterwakilan Riau harus cari figur dari pesisir. Bisa dari Kampar, Rohil atau Pekanbaru," jelasnya.
Berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Riau yang saat ini mencapai 6 juta jiwa lebih, terdapat 4 kabupaten/kota, dimana jumlah penduduknya terbesar, seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar dan Rokan Hilir.
"Tim kita lebih konsentrasi di empat daerah ini. Mereka terus begerilya mengumpulkan KTP warga. Melihat kerja tim yang begitu solid, saya optimis mampu memenuhi syarat menjelang pendaftaran di KPU nanti," ujar pria berjenggot yang saat ini mengikuti seleksi Professor di Jakarta.
Komisioner KPU Riau Divisi Hukum M Yasir belum bisa memastikan berapa jumlah dukungan KTP untuk calon independen yang mengikuti pilgubri 2018 nanti. Pihaknya masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tata cara pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, termasuk Pilgubri.
"Jumlah dukungan perseorangan akan kami sampaikan secara resmi begitu tahapan pilgubri dimulai sekitar bulan November 2017 nanti, sesuai PKPU," ujarnya.
Penelusuran GoRiau.com, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 atau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, syarat dukungan calon independen dibagi berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk 10 persen dukungan DPT di bawah 2 juta, 8,5 persen untuk DPT 2 juta - 6 juta, 7,5 persen untuk DPT 6 juta - 12 juta dan 6,5 persen untuk DPT diatas 12 juta.
Jika berpedoman kepada pelaksanaan Pilgubri tahun 2013 dan Pilpres 2014 lalu, DPT Provinsi Riau sekitar 4 juta lebih. Artinya, bagi calon independen harus mengumpulkan sekitar 8,5 persen dari 4 juta DPT atau sekitar 320 ribu lebih dukungan KTP apabila maju melalui jalur independen.***