RENGAT, GORIAU.COM - Ketua LSM PKKN (Pemantau Korupsi Kolusi Nepotisme) Kabupaten Inhu, Berlin Manurung menilai pernyataan 13 orang Kades dan Lurah terkait aksi unjuk rasa (Unras) masyarakat  adalah hal keliru, dimana para Kades dan Lurah menanda tangani sebuah surat pernyataan yang tidak mendukung adanya aksi Unras.

Menurut Berlin di Pematang Reba Jum:at (4/1/2013) seharusnya sebagai Kades dan Lurah mereka mendukung penegakan Hukum dan bukan menghalang-halangi niat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam menuntut hak mereka.

''Jadi perlu kita pertanyakan kepada para Kades dan Lurah ini ada apa dengan mereka? Dimana seharusnya mereka ikut memperjuangkan hak masyarakatnya dan bukan berbalik kepada perusahaan yang jelas- jelas mengangkangi hak masyarakatnya,'' tegas Berlin.

''Jadi kita melihat apa yang menjadi dugaan berbagai pihak termasuk LSM LP5SBI (Lembaga Pengkajian Pemantauan Penerapan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana) Kabupaten Inhu terkait adanya dugaan gratifikasi dalam permasalahan PT TPP (Tunggal Perkasa Plantation) ini,'' ujarnya lagi.

Dijelaskannya juga bahwa yang dituntut oleh masyarakat saat ini adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam hal berakhirnya HGU (Hak Guna Usaha) PT TPP seluas 10.244 hektare pada tanggal 31 Desember 2012 yang lalu.

Terlebih lagi Pemkab. Inhu telah menurunkan tim untuk melakukan ukur ulang terhadap lahan PT. TPP, dan kuat dugaan bahwa Lahan tersebut berlebih dari HGU yang dimilki PT. TPP.

''Kelebihan inilah yang dituntut oleh masyarakat Pasir Penyu dan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya, ini juga sehubungan dengan belum adanya perpanjangan terhadap HGU tersebut,'' pungkasnya. (aun)