PEKANBARU – Lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal di Provinsi Riau mengejutkan banyak pihak, termasuk mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Riau menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dengan total PHK sebanyak 3.530 orang pada Februari 2025.

“Saya kaget sekaligus khawatir membaca berita tentang PHK massal yang meningkat hingga 10 kali lipat pada Februari lalu. Ini harus menjadi perhatian serius bagi para pemimpin daerah,” ujar Ayat, Selasa (8/4/2025).

Ia pun mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan tersebut. "Ini menjadi ujian sekaligus pembuktian terhadap visi-misi pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.

Sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Ayat menyarankan agar Pemerintah Provinsi Riau mengoptimalkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

“Pemerintah harus memperkuat dukungan terhadap UMKM, baik dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, maupun bantuan pemasaran. Selain itu, percepatan perizinan investasi juga perlu dilakukan agar investor tertarik menanamkan modal di Riau. Dengan begitu, lapangan kerja baru bisa tercipta,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya mempercepat operasional kawasan industri strategis di Riau, seperti Kawasan Industri Tenayan, Buton, dan Dumai.

“Kawasan-kawasan industri itu harus segera beroperasi penuh agar bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan roda perekonomian. Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor tradisional,” katanya.

Ayat turut mengingatkan pemerintah agar lebih sigap dalam menghadapi dampak ekonomi global yang bisa berimbas pada stabilitas ketenagakerjaan di Riau. ***