TELUKKUANTAN - Anggota DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Azrori Analke Apas menyayangkan beredarnya daftar penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp2,4 juta.

Dalam daftar yang berjumlah 4.070 orang tersebut, tertera dengan jelas Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor rekening dan alamat nasabah.

Azrori menyatakan dirugikan karena informasi yang seharusnya dilindungi undang-undang dan menjadi rahasia bank, kini telah bersileweran di media sosial.

"Terus terang saya dirugikan," ujar Azrori kepada GoRiau.com, Jumat (16/10/2020) siang di Telukkuantan.

Kendati masuk dalam daftar penerima BPUM, Azrori tidak mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan, ia heran karena tidak pernah mengurus, tapi masuk sebagai penerima. Semakin heran lagi, ketika notifikasi masuk, tapi dana tak ada.

Terkait data ini, Azhar selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Dagrin Kuansing menyatakan data yang beredar di media sosial identik dengan data yang diberikan BRI ke dinasnya. Hanya saja tidak serinci data yang beredar.

Sementara itu, GoRiau.com pada Jumat (16/10/2020)  mencoba melayangkan pertanyaan ke Pimpinan Cabang BRI Telukkuantan Farid Yudhawirawan. Salah satunya tentang bocornya data nasabah melalui BPUM.

Namun, pertanyaan itu tidak dijawab oleh Farid. Ia hanya menjelaskan tentang proses pencairan dana, ketika notifikasi SMS banking masuk, dana langsung diblokir. Penerima diminta untuk datang ke BRI terdekat untuk proses verifikasi.

Setelah itu, seseorang mengaku bernama Hari dari BRI menghubungi GoRiau.com. Ketika ditanya mengenai bocornya data nasabah, ia juga tak bisa menjawab.

"Itu Pak Farid yang bisa jawab," kata pria tersebut.

Untuk diketahui, data nasabah dilindungi oleh Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998. Pada pasal 40 ayat 1 berbunyi bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.***