
PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) akan menganugerahkan gelar adat kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini merupakan salah satu hasil penting Musyawarah Kerja (Musker) LAMR 2025 yang berlangsung dari Jumat (13/6) hingga Ahad (15/6/2025).
Ketua Panitia Musker yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Jonnaidi Dasa, menyatakan bahwa Musker kali ini menetapkan berbagai program strategis, termasuk melanjutkan agenda yang sudah berjalan serta merumuskan program baru seperti menasionalkan gerakan Daerah Istimewa Riau (DIR).
"Upaya menasionalkan DIR akan dilakukan dengan menjalin komunikasi antar daerah dan membangun jaringan provinsi yang memiliki kesamaan visi," ujarnya.
Selain itu, Musker juga mempertegas perjuangan LAMR terhadap hak masyarakat adat, terutama dalam proses penetapan kawasan hutan. LAMR mendorong alokasi kawasan hutan sebesar 30 persen untuk masyarakat adat dan menegaskan pentingnya pendaftaran tanah ulayat di seluruh tingkatan.
Gelar Adat untuk Presiden
Salah satu keputusan monumental dari Musker LAMR 2025 adalah rekomendasi pemberian gelar adat Melayu Riau kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi Rekomendasi, Datuk Aziun Asy’ari, menyebut Prabowo layak mendapatkan gelar karena kiprahnya yang besar dalam memperjuangkan dan mengangkat nilai-nilai kemelayuan, baik sebelum maupun sesudah menjabat sebagai presiden.
"Tuan Prabowo telah lama memimpin silat nasional bahkan internasional, menggunakan seragam Melayu, serta menyelenggarakan event silat bertajuk Piala Hang Tuah. Dalam pidatonya tahun 2024, beliau juga mengangkat bahasa Melayu Riau sebagai salah satu kebesaran bangsa," ungkap Aziun.
Setelah menjadi presiden, lanjutnya, Prabowo mengambil tindakan nyata untuk kepentingan masyarakat Riau, termasuk penertiban kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal.
“Selama bertahun-tahun data ilegalitas lahan sawit hanya jadi angka. Tapi Presiden Prabowo berani bertindak. Hampir satu juta hektar sawit ilegal di Riau telah disegel dalam waktu singkat,” katanya.
Langkah Monumental
Menurut Aziun, Prabowo juga memenuhi harapan LAMR untuk membentuk Kementerian Kebudayaan serta mendukung masuknya pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) ke dalam kurikulum tingkat SMA secara nasional. "Beliau layak kami panggil Datuk Seri, karena sebelumnya telah mendapatkan gelar dari Melaka dan Johor. Kini dari Riau pula," tuturnya, sambil menambahkan bahwa Prabowo memang akrab dengan budaya Melayu karena pernah menempuh pendidikan di Malaysia selama empat tahun.
Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyebut keputusan ini sebagai langkah monumental karena rekomendasinya berasal langsung dari LAMR kabupaten/kota serta perwakilan kawasan, bukan hanya dari tingkat provinsi.
"Biasanya, gelar adat ditentukan cukup di tingkat LAMR provinsi. Tapi kali ini aspirasi datang dari bawah, menunjukkan kuatnya dukungan terhadap rencana ini," kata Taufik.
Presiden Prabowo menyusul sejumlah tokoh nasional dan daerah yang pernah menerima gelar adat dari LAMR, seperti Soesilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Hamengkubuwono IX, Laksamana M. Ali, Syarwan Hamid, Ustad Abdul Somad, Arifin Achmad, Sutardji Calzoum Bachri, Rida K. Liamdi, Mohamad Iqbal, dan Akmal Abbas.
Musker LAMR 2025 sendiri mencatat beberapa hal baru. Tidak seperti biasanya yang digelar akhir tahun dan diisi pembicara internal, Musker kali ini juga menghadirkan narasumber dari pusat seperti Suwito, S.H., M.Kn, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah di Kementerian ATR/BPN, yang hadir secara daring. ***