PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto Manan, meminta agar pemerintah di berbagai tingkatan, untuk segera mencegah potensi konflik yang terjadi akibat sengketa lahan.

Dikatakan Mardianto, selain menjadi daerah dengan total perkebunan terluas, di Riau juga banyak lahan yang merupakan lahan milik adat. Sehingga, potensi konflik sangat besar di Riau.

Hal itu dia sampaikan menanggapi adanya sengketa lahan di Desa Terantang, Tambang, Kampar, beberapa waktu lalu yang membuat anak-anak dan perempuan menjadi korban.

Kelompok koperasi yang bersengketa itu diduga Mardianto berkaitan dengan status tanah ulayat. Sehingga, dua kelompok ini berkonflik hingga konflik kemudian pecah.

"Saya mendukung Nawacita presiden. Nawacita presiden itu harus hadir di setiap ada persoalan dengan masyarakatnya. Kalau kita terjemahan kepada kabupaten, kota atau provinsi. Tentu negara itu diterjemahkan sebagai aparat setempat, bsik gubernur atau bupati, kapolda dan kapolres, serta yang lainnya," kata Mardianto, Senin (27/6/2022).

Keributan yang sampai menimbulkan darah zeperti itu, lanjutnya, mestinya bisa diantisipasi sejak dini. Makanya, peran pemerintah sangat diperlukan supaya konflik tak semakin membesar..

"Kalau persoalan adat, orang adat harus muncul. Ini harus diselesaikan secepatnya dengan elegan supaya tidak berlanjut," kata dia.

Ia bercerita, beberapa waktu lalu pernah menulis terkait persoalan sengketa lahan. Di Provinsi Riau ini memang 'sarang' konflik atau sengketa lahan. Dari keributan kecil, konflik lahan tidak jarang menjadi persoalan besar yang menimbulkan konflik berdarah.

"Saya pernah menulis, Riau ini sarang beternak konflik. Suatu ketika ternak itu akan berkembang, dan beranak pinak dan akan meledak. Salah satu pemantik kecilnya adalah masalah adat dan ulayat tadi. Ledakan itu sudah dimulai di Terantang. Makanya peran pemerintah harus menyelesaikan itu," tutupnya. ***