
PEKANBARU – Tim advokat Paslon Gubernur Syamsuar-Mawardi Saleh (Suwai), Jumat (25/10/2024) kembali melapor ke Bawaslu Riau tentang dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan berkali-kali oleh Paslon Gubernur Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto (Bermarwah).
Tim Advokat yang dipimpin oleh Eva Nora SH MH beserta anggota, Aziun SH MH, Silvia Utami SH MH, Lilis Suryani SH dan Dwi Agus Putra diterima oleh staf Gakkumdu Bawaslu Riau.
"Tadi kami sudah melaporkan tentang dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon Gubernur Riau nomor urut 1, Abdul Wahid-SF Hariyanto (Bermarwah) dan kami diterima oleh sentra Gakkumdu Bawaslu Riau," kata Silvia usai melapor, Jumat (25/10/2024).
Materi yang dilaporkan, terang Silvia, adalah tentang kegiatan tabligh Akbar yang mengundang Paslon Gubernur Bermarwah di beberapa titik salah satunya di lapangan sepakbola Bambu Kuning Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB, berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor : STTP/1119/X/YAN.2.1/2024/DITINTELKAM oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau tanggal 18 Oktober 2024. Isi surat itu tentang penyelenggaraan kampanye oleh Para Terlapor dengan bentuk kampanye tatap muka/dialogis, hal ini bersamaan dengan pelaksanaan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad sementara itu berdasarkan undangan dari Panitia Pelaksana (Panpel) Tabliqh Akbar H Ustadz Abdul Somad nomor 001/PAN-PEL/LD/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, undangan tersebut tidak menyebutkan adanya kegiatan kampanye pertemuan tatap muka dan dialogis.
"Kami menilai hal ini jelas bertentangan dengan STTP yang dikeluarkan oleh Polda Riau tersebut dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, karena di STTP adalah kampanye dialogis atau tatap muka namun yang mereka gelar adalah kampanye akbar," jelas Silvia.
Tim Advokat Suwai juga menilai pernyataan kuasa hukum Paslon Gubernur Bermarwah yang menyatakan kegiatan tabligh Akbar tersebut merupakan acara lainnya sebuah pernyataan yang keliru karena jika membuat acara lainnya harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku yakni PKPU nomor 13 tahun 2024 seperti rapat umum, kampanye media sosial, kampanye daring.
‘’Sementara izin yang diberikan adalah kampanye tatap muka dan dialogis, jadi tidak sesuai atau bertentangan dengan izin yang diberikan oleh Polda Riau," ujarnya.
Kalaupun kampanye tatap muka diluar ruangan lanjutnya harus sesuai dengan aturan seperti berkunjung ke pasar, ke pemukiman warga, yang sifat kegiatan kunjungan, bukan sifatnya mengundang.
"Kalau tabligh akbar ini mengundang, jadi anggapan kami ini adalah pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Paslon Gubernur nomor 1, yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2024," tegasnya.
Fakta lainnya yang didapat Tim Advokat Suwai, terang Silvia, adalah tidak adanya koordinasi Paslon Gubernur Bermarwah dengan KPU tentang penyelanggaraan kampanye tabligh akbar tersebut.
‘’Informasi ini kami dapat langsung dari KPU Riau padahal sesuai PKPU nomor 13 tahun 2024, LO Paslon Gubernur wajib berkoordinasi dengan KPU tentang jadwal kampanye baru bisa dilaksanakan," ucapnya.
Silvia berharap laporan yang mereka sampaikan ke Gakumdu ini segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu Riau dan mereka meyakini Bawaslu akan bertindak profesional dan berlaku adil.
‘’Ini laporan yang kedua kami sampaikan ke Bawaslu tentang kampanye dan laporan kami yang kami sampaikan tadi kata staf Gakkumdu akan dilaporkan ke pimpinan lalu diplenokan apakah teregister nantinya atau tidak," tutupnya. ***