PEKANBARU- Tokoh Pemuda Riau, Zulkardi, meminta Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Riau (LAMR), Datuk Syahril Abubakar untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

Disampaikan Zulkardi, pihaknya memang mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah, namun dia tak ingin ada tokoh adat apalagi dipucuk pimpinan diperiksa KPK lalu memunculkan interpretasi berbeda di masyarakat, karena tidak semua masyarakat bisa memahami itu.

Karena itu, ia meminta kebijaksanaan Syahril dalam menyelesaikan persoalan ini. Apalagi, persoalan ini menjadi sorotan beberapa elemen masyarakat dan ada juga yang sudah melakukan aksi demonstrasi.

Tak hanya soal KPK, pemuda yang akrab disapa Zulkardi Rumbai ini juga prihatin dengan situasi di internal LAM Pekanbaru yang terjadi dualisme kepengurusan.

Hal ini justru memperlihatkan wajah LAM jadi tercoreng akibat tidak bijaksananya Syahril sebagai pimpinan LAM Riau.

Zulkardi menuding, sebagai ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Syahril disinyalir mengintervensi LAMR Kota Pekanbaru sebanyak 4 kali dimasa periode kepengurusan tahun 2017-2021, sehingga ada desakan dilakukannya Mubeslub ditubuh LAMR.

"Sebagai anak muda yang sadar betul akan pentingnya sosok pemimpin di LAMR yang notabene sebagai payung negeri, sebagai pengayom masyarakat adat, harusnya bijak dalam membuat kebijakan dan tidak membuat gaduh," terangnya.

Karena itu, Ia meminta datuk Syahril mundur dari DPH LAM Riau. Sehingga LAM tidak semakin tercoreng akibat ulah personal.

Sebagai lembaga sakral dan tujuan pendiriannya adalah sebagai pemangku aspirasi masyarakat adat, menurut Zulkardi, banyak sekarang ini permasalahan yang harus diselesaikan LAMR, mulai dari permasalahan Kebudayaan hingga permasalahan tanah adat yang ada di Riau saat ini.

"Nah, ini adalah tugas berat, tidak bisa ini diemban oleh oknum-oknum bermasalah, pimpinan LAMR ini harus bersih supaya bisa fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebudayaan di Riau,"tegasnya

Karena itu, mundur adalah keputusan yang bijak jika Syahril ingin menjaga nama baik LAM Riau.

"Menurut saya sesuai dengan alasan diatas sudah wajar bila jabatan ketua DPH LAMR baiknya dilepaskan saja oleh Datuk Syahril, karna sudah banyak masyarakat yang resah dengan semua ini. jangan sampai ulah satu orang, lembaga LAMR menjadi rusak, ibarat kata pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga," tutup Zulkardi.

Sebelumnya, Syahril Abubakar yang berkapasitas sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Riau yang juga Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap APBD Riau Kamis (28/10/2021). Pemeriksaan Syahril Abubakar ini tidak berlangsung lama karena mengulang kesaksian.

Usai diperiksa, Syahril Abubakar menjelaskan, dirinya memberikan keterangan dalam kasus tersangka suap APBD Riau yang tersangkanya mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Tadi pagi jam 10 saya menghadiri sebagai saksi pak Annas Maamun, terkait keterangan sudah disampaikan kepada pemeriksaan,"ujar Syahril Abubakar

Menurut Syahril Abubakar, dirinya tinggal mengulang pemeriksaan materi lama, yang sudah diberikannya keterangan saat menjadi saksi kasus yang sama sebelumnya.

"Keterangan sudah diberikan dulu, ini lebih menyegarkan saja," ujar Syahril Abubakar.

Intinya menurut Syahril Abubakar, keterangan yang sudah berulang diberikannya ke penyidik KPK, dimana Annas Maamun meminjam uang dan sudah dikembalikan semuanya.

"Jadi keterangannya soal peminjaman dana dan sudah dikembalikan semuanya, tidak ada kaitannya dengan saya,"ujar Syahril Abubakar.

Maka menurut Syahril Abubakar dirinya hadir ke pemeriksaan sebagai warga negara yang baik.

"Sebenarnya sudah empat kali saya diperiksa dan keterangan yang sama, saat kesaksian untuk pak kirjauhari Suparman, dan Djohar Firdaus terakhir dengan pak Annas Maamun,"ujar Syahril Abubakar.

Syahril juga menegaskan dirinya tidak ada berkaitan dengan uang tersebut, karena sifatnya hanya pinjaman saja dari Annas Maamun dan dirinya tidak mengetahui adanya pembagian dan suap APBD Riau itu. ***