PEKANBARU – Tahun 2026 mendatang Provinsi Riau diharapkan sudah bisa lepas dari jeratan jalur logistik yang putus. Provinsi Riau harus mengurangi ketergantungan total terhadap jalur darat Sumatra Utara/Sumatra Barat dan mengaktifkan jalur logistik darurat lintas laut melalui Pelabuhan Dumai.

"Untuk outlook 2026, Riau wajib bermental independen. Kita harus mengurangi ketergantungan total pada jalur darat Sumut/Sumbar. Solusi konkretnya adalah jalur logistik darurat lintas laut. Riau harus pastikan flow komoditas pangan dari Jawa atau Sumatera Selatan bisa masuk massive melalui Pelabuhan Dumai menggunakan kapal roro. Ini adalah investasi infrastruktur logistik yang harus diprioritaskan di atas segalanya," kata pengamat ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, kepada GoRiau, Minggu (14/12/2025).

Menurut analisa Dahlan, tahun 2025 adalah tahun shock ekonomi yang paling ngeri bagi Riau. Bencana di provinsi tetangga (Sumbar dan Sumut) langsung membuat Riau lumpuh total. Harga cabai yang tembus Rp140 ribu per kg itu bukan cuma masalah harga, tapi simbol kegagalan bahwa Riau tak punya ketahanan pangan sendiri. "Ini bukti paling telak dari efek tumpahan (spillover effect) yang menjalar dari ranah supply shock di Sumbar ke keranjang belanja kita di Pekanbaru," tekannya.

Dari sisi ekonomi mikro, sebut Dahlan, pasar Riau benar-benar dihajar. Begitu jalur darat putus, penawaran (supply) langsung terjun bebas, sementara permintaan tetap tinggi. Situasi ini membuat kurva penawaran bergeser ke kiri secara ekstrem, yang secara teori langsung mendorong harga keseimbangan pasar melonjak gila-gilaan. Kegagalan ini diperparah oleh para spekulan yang memanfaatkan momen ini, membuat harga makin melambung dan merusak daya beli kelas menengah ke bawah.

Dahlan berpendapat, secara makro Riau menjadi korban kebijakan nasional yang lambat. Di tengah krisis, Bulog punya stok tapi tak bisa bergerak cepat karena terikat birokrasi bertele-tele. Misalnya, urusan Perbadan 30 Tahun 2023 atau persetujuan Menteri BUMN. Menurutnya, ini bukti kegagalan kebijakan makro dalam menciptakan Komando Tunggal Darurat Pangan.

"Riau yang posisinya sangat bergantung pada jalur transportasi, otomatis jadi provinsi paling rentan terhadap inflasi dorongan biaya (cost-push inflation)," kata Dahlan.

RPB Belum Maksimal

Dahlan sendiri menyentil peran BUMD Pangan Riau, yakni PT Riau Pangan Bertuah (RPB). Kita harus jujur, katanya. Peran BUMD Pangan Riau selama krisis ini belum maksimal. RPB tidak berhasil menjadi penyangga harga yang efektif atau pembuat harga (price maker). "RPB cuma sanggup operasi pasar kecil-kecilan. Riau butuh BUMD yang punya modal dan nyali buat membanjiri pasar dengan stok subsidi saat harga sudah gak waras, tujuannya menghancurkan monopoli harga spekulan," kata Dahlan.

Di tahun 2026, lanjut Dahlan, RPB wajib punya rantai pasok sendiri dan tidak lagi belanja dari pasar lokal Riau, terutama untuk kebutuhan dapur SPPG. Hal ini menurutnya penting untuk mencegah RPB sendiri jadi penyebab inflasi permintaan buatan. Dana APBD harus dialokasikan untuk RPB supaya mereka bisa mengunci pasokan langsung dari produsen di luar pulau, dan menjualnya ke pasar Riau sebagai penyeimbang harga.

"Pemulihan ekonomi Riau jangka panjang bergantung pada penciptaan supply lokal. Pemerintah harus serius menggarap lahan tidur buat intensifikasi pertanian untuk komoditas sensitif kayak cabai dan bawang, dengan dukungan irigasi yang kuat dan subsidi benih. Ini adalah cara paling jitu buat mengurangi risiko supply shock regional di masa depan dan menguatkan pondasi ekonomi mikro kita," ungkap Dahlan.

Tak hanya itu, di tahun 2026 harus ada perombakan total pada struktur kebijakan penanganan bencana. Begitu bencana terjadi, harus ada Komando Krisis Tunggal di Riau yang punya otoritas penuh buat ambil keputusan logistik dan fiskal, tanpa perlu izin berbelit-belit dari Jakarta. Ini demi menjamin respons cepat yang bisa mengatasi supply shock dalam hitungan jam, bukan hari.

"Intinya, bencana 2025 sudah jadi pelajaran yang mahal kali. Kita gak boleh lagi jadi provinsi yang tersandera oleh jalur logistik dan lemahnya koordinasi makro. Outlook 2026 harus fokus pada kecepatan, kemandirian logistik laut, dan RPB yang kuat. Kalo tiga hal ini gak dibenahi, kita siap-siaplah harga cabai Rp140 ribu itu bakal jadi harga normal tiap kali hujan deras datang," tandas Dahlan. ***