PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna, Senin (24/11/2025) malam.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Riau.

Dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, hadir Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Sekretaris Daerah Syahrial Abdi, para Asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

APBD Riau 2026 Turun Menjadi Rp8,321 Triliun

Dalam kesepakatan KUA-PPAS tersebut, ditetapkan bahwa APBD Riau Tahun 2026 berada pada kisaran Rp8,321 triliun, atau lebih rendah dibanding APBD Riau 2025 yang mencapai Rp9,451 triliun. Penurunan ini mencerminkan tantangan keuangan daerah yang sedang dihadapi Pemprov Riau.

Apresiasi Plt Gubernur untuk Banggar DPRD Riau

Usai penandatanganan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang telah bekerja intensif mulai pagi, siang, hingga malam untuk menuntaskan pembahasan KUA-PPAS.

Selanjutnya, kata SF Hariyanto, Pemprov Riau akan melanjutkan proses berikutnya dengan menyusun program-program prioritas hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Hasil KUA-PPAS ini segera kita lanjutkan, dan InsyaAllah tanggal 29 November nanti kita akan melakukan penandatanganan kembali,” ujar SF Hariyanto.

Penggunaan Anggaran Sesuai Kemampuan Daerah

SF Hariyanto menegaskan bahwa penggunaan anggaran tahun 2026 akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami penurunan. Meski begitu, ia memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.

“Kita memang saat ini mengalami penurunan pendapatan, tapi InsyaAllah kita tetap bisa bekerja. Tetap jaga kekompakan kita semua. Kita akan melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan yang ada,” tutupnya. ***