PEKANBARU - Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Riau, Juandy Hutahuruk menegaskan pihaknya tidak pernah menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang saat ini dibahas oleh DPR RI dan Presiden.

"Pada prinsipnya kita tidak pernah tolak, tapi bukan berarti kita mendukung. Omnibus law bukan persoalan satu kelompok saja, tapi ini persoalan bangsa. Kita akaui, carut marutnya negeri ini terjadi karena banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Misalnya, ketika ada satu perkara masing-masing pihak akan memakai pandangan sendiri berdasarkan regulasi masing-masing pula," kata Juandy kepada GoRiau.com, Jumat (25/9/2020).

Karena itulah, pemerintah mengambil langkah untuk mengadopsi semua UU itu menjadi satu kesatuan dalam omnibus law. Yang man dalam Omnibus Law direncakan ada 11 klaster regulasi, mulai dari ekonomi, perpajakan, lingkungan hidup dan lain sebagainya.

Sementara yang menjadi persoalan hari ini, lanjut Juandy, adalah Klaster ke-9, yakni ketenagakerjaan. Demi kepentingan supaya negeri ini lepas dari resesi, Juandy mempersilahkan pemerintah mengesahkan omnibus law.

Namun, sekali lagi ia menegaskan klaster ke-9 harus dikeluarkan terlebih dahulu. Karena setelah dibaca, ternyata buruh berpandangan bahwa RUU itu jauh lebih buruk daripada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Apa yang lebih buruk? Sanksi pidana pelaku terhadap tenaga kerja hilang, hak cuti dan hak pesangon dikurangi, dan masih banyak hak-hak yang dikurangi. Artinya hak buruh akan didegradasi. Sementara, UU Nomor 13 yang ada sekarang saja belum mampu mengakomodasi semua kebutuhan buruh. Kok malah dihilangkan?" imbuhnya.

Terkait adanya pihak yang menyebut buruh apatis terhadap perubahan, Juandy menegaskan pihaknya sangat siap untuk sebuah perubahan. Tapi tentunya perubahan itu harus lebih baik, bukan malah lebih buruk.

"Sepanjang negeri ini ada, pasti ada buruh, sepanjang ada buruh apsti ada persoalan, sepanjang ada persoalan pasti ada perjuangan buruh. Pemerintah jangan degradasi hak buruh. Regulasi yang sudah bagus kok dihilangkan," tuturnya.

Juandy menambahkan, pihaknya sudah melakukan perjuangan 'dari dalam', bahkan pihaknya sudah merekomendasikan sejumlah poin pasal perpasal terkait RUU Omnibus Law yang diharapkan bisa lebih baik dari UU Nomor 13. Bahkan, hal itu tertuang dalam naskah akademisnya. 

"Kondisi terakhir, usulan kami belum bisa dipastikan diterima secara keseluruhan atau berapa tingkat persentasenya. Kami hanya berguyon, kalau gara-gara kami Omnibus Law terhenti, ya keluarkan saja klaster ketenagakerjaan," tutupnya.***