PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis tingkat kepatuhan anggota legislatif tingkat provinsi dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Untuk daerah di Provinsi Riau yang tersebar di DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan kota, diketahui terdapat 531 wajib lapor dengan tingkat kepatuhan yang masih rendah, yaitu 52 persen.

"Tingkat kepatuhan anggota legislatif daerah di Riau masih rendah, yaitu 52 persen atau hanya 275 orang yang melapor dari 531 wajib lapor," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada GoRiau.com di Pekanbaru melalui pesan Whatsappnya, Senin (8/4/2019).

Sehingga, kata Febri, masih terdapat 256 orang penyelenggara negara (PN) di Riau yang belum melaporkan LHKPN.

Di mana, kepatuhan wilayah Riau terdiri dari DPRD Provinsi sebesar 94 persen, dengan keterangan 60 orang sudah lapor LHKPN dan empat orang belum lapor.

Kemudian, DPRD kabupaten dan kota di Riau baru 46 persen dengan keterangan 215 orang sudah lapor dan 251 orang belum lapor.

Untuk diketahui, hari ini, KPK bersama KPU telah mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu sebelum 31 Maret 2019, melaporkan terlambat (setelah 31 Maret 2019) dan tidak melaporkan LHKPN. ***