PEKANBARU, GORIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Riau sebagai daerah prioritas pencegahan dan penindakan kasus korupsi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Selain Riau, ada 11 provinsi lainnya yang jadi prioritas KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi terkait pengelolaan SDA. "Riau termasuk dalam 12 provinsi yang jadi prioritas KPK dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi pengelolaan sumber daya alam," jelas Plt Pimpinan KPK Johan Budi, pada Lokakarya Media Anti Korupsi di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis sore (16/4).

Memasukkan Riau sebagai daerah prioritas menurut Johan, berdasarkan besarnya kekayaan SDA Riau sehingga berpotensi terjadinya praktik suap dalam proses pengelolaan SDA tersebut. Selain itu, KPK sudah menangani sejumlah kasus korupsi atau suap terkait pengelolaan SDA, khususnya pengelolaan hutan di Riau, sebagai bukti besarnya potensi korupsi terkait pengelolaan SDA di daerah ini.

Untuk diketahui, sejumlah kepala daerah di Riau terjerat hukum terkait kasus korupsi pengelolaan SDA. Mereka adalah Bupati Pelalawan Azmun Jaafar, Bupati Siak Arwin AS, Bupati Kampar Burhanuddin Husin, Gubernur Riau Rusli Zainal dan Gubernur Riau Annas Maamun.

Azmun, Arwin, Burhanuddin dan Rusli sudah divonis bersalah. Dari keempat itu, ada yang sudah selesai menjalani hukuman dan ada yang masih ditahan di Lembaga Permasyarakatan.

Sementara kasus suap alih fungsi lahan di Kuantan Singingi yang menyeret Annas Maamun, proses hukumnya masih berjalan. Sebagai terdakwa, Annas Maamun baru dua kali menjalani persidangan.

Ditegaskan Johan Budi, penyidikan terhadap kasus suap yang melibatkan Annas Maamun ini masih terus berjalan. "Tersangkanya bisa saja nanti bertambah, sebab pengusutan kasusnya masih terus berjalan," kata Johan, menjawab pertanyaan, kenapa pihak perusahaan yang diduga menyuap Annas Maamun belum juga terjerat, padahal nama perusahaannya sudah disebut-sebut dalam persidangan kasus tersebut. bas