JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyidikan dugaan korupsi akuisisi saham PT Jembatan Nusantara dengan tersangka Adjie tetap berjalan, meskipun tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry telah memperoleh rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini merespons berbagai pertanyaan publik terkait posisi hukum pemilik PT JN itu dalam perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp1,25 triliun.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa keputusan presiden hanya berlaku bagi mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono, serta mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi. Adjie, menurutnya, tetap berada dalam proses penyidikan aktif.

"Keberlanjutan perkara tersangka Adjie. Jadi, yang direhabilitasi kan tiga orang ya. Pak Adjie ini masih dalam proses penyidikan saat ini, jadi perkaranya tetap lanjut," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/11/2025) malam.

Adjie kini berada di tahanan rumah dengan alasan kesehatan. KPK tetap melakukan pemantauan ketat melalui koordinasi dengan pengurus RT dan RW di lingkungan tempat tinggalnya. Langkah ini disebut sebagai upaya memastikan proses hukum tidak terganggu oleh kondisi non-teknis.

Dalam kesempatan itu, Asep menegaskan bahwa KPK menghormati rehabilitasi yang diberikan presiden. Ia menyebut lembaganya tidak memiliki kewenangan mengintervensi hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi. Meski demikian, ia menekankan bahwa kerja penyidik KPK dalam perkara ini sudah melalui pengujian hukum.

"Secara formil maupun materiil sudah diuji dan sudah selesai. Pekerjaan kami sudah lulus dari uji formil dengan memenangkan praperadilan, dan uji materiil dengan terbitnya vonis majelis hakim," jelasnya.

KPK juga masih menantikan salinan resmi Keputusan Presiden dari Kementerian Hukum sebagai dasar administrasi untuk mengeluarkan ketiga mantan direksi dari rumah tahanan. "Kami sampai saat ini masih menunggu surat keputusannya. Petugas dari Kementerian Hukum akan mengantarkan surat keputusan tersebut kepada kami," tambahnya.

Kasus ini berawal dari proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP pada 2019–2022. Persidangan mengungkap pelanggaran prinsip Business Judgment Rules karena akuisisi dilakukan tanpa due diligence yang objektif. ASDP mengambil alih kapal-kapal tua milik Adjie dan menanggung beban utang perusahaan, yang berujung pada kerugian negara. ***