JAKARTA, GORIAU.COM - Gubernur Riau, Rusli Zainal telah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali sebagai tersangka untuk tiga perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dua kali pemeriksaan tersebut tidak membuat tim penyidik KPK memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap politisi Partai Golkar ini.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan penahanan terhadap Rusli Zainal belum perlu dilakukan tim penyidik. ''Menurut pimpinan dan penyidik, masih belum perlu dilakukan penahanan terhadap RZ (Rusli Zainal),'' kata Johan yang dihubungi Republika, Ahad (9/6/2013).

Ia menambahkan tim penyidik masih membutuhkan keterangan Rusli untuk melengkapi pemberkasan kasusnya. Menurutnya masalah penahanan Rusli hanya masalah waktu saja. ''Tergantung sejauh mana menurut pimpinan dan penyidik KPK menganggap tepat melakukan penahanan terkait dengan pemberkasan perkaranya,'' tegas Johan.

Sebelumnya KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Rusli Zainal sebanyak dua kali yaitu pada 31 Mei dan 7 Juni 2013 lalu. Namun usai dilakukan pemeriksaan tersebut, tim penyidik tidak memutuskan untuk menahan politisi Partai Golkar ini.

KPK telah menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka dalam tiga perkara pada 8 Februari 2013. Rusli dijerat dengan pasal penerimsaan suap dalam pembahasan Perda Nomor 6 di Provinisi Riau mengenai PON dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 11 UU Nomor 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sangkaan kedua, Rusli dijerat karena memberikan hadiah kepada pejabat negara dalam Perda PON Riau dengan pasal 12 pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sangkaan ketiga, Rusli juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pelalawan Riau periode 2001-2006 dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ***