JAKARTA – Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 semakin terkuak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya modus pelunasan calon jamaah haji khusus yang hanya diberi waktu lima hari kerja, sehingga banyak kuota tidak terserap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pengaturan waktu yang sangat sempit itu diduga sengaja dirancang agar sisa kuota bisa dialihkan kepada pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang bersedia membayar biaya tambahan. "Penyidik menduga ini dirancang sistematis agar sisa kuota tambahan tidak terserap jamaah yang sudah lama antre, dan akhirnya bisa diperjualbelikan," ujarnya, Jumat (12/9/2025).

Dalam pemeriksaan terbaru, KPK memanggil Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) BP Haji, Moh. Hasan Afandi, yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag. Salah satu temuan adalah adanya jamaah haji khusus yang baru melunasi biaya pada 2024 namun bisa langsung berangkat ke Tanah Suci di tahun yang sama.

KPK sudah membuka penyidikan perkara ini sejak 9 Agustus 2025, setelah sebelumnya meminta keterangan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Tak lama kemudian, KPK mengumumkan kerugian negara awal mencapai Rp1 triliun lebih, serta mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembagian kuota haji 2024. Dari tambahan 20.000 kuota yang diberikan Arab Saudi, Kemenag membagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 jelas mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen, sedangkan reguler 92 persen.

Kasus ini tidak hanya menyoroti dugaan praktik jual beli kuota, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan strategis ibadah haji justru dibelokkan demi kepentingan kelompok tertentu. KPK kini bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara secara final, sementara publik menunggu langkah hukum berikutnya. ***