JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan salah satu penyebab membengkaknya biaya haji selama ini adalah adanya dobel anggaran visa. Pada Haji 2025, biaya visa dihapus sehingga biaya haji dapat ditekan secara signifikan.

Marwan menjelaskan, Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 menemukan adanya pembebanan biaya visa sebesar 300 Saudi Riyal (SAR) kepada jemaah, yang ternyata juga dimasukkan dalam komponen masyair. Hal ini menyebabkan anggaran ganda dalam pembiayaan visa, yang menurut perhitungan DPR mencapai Rp300 miliar.

"Pemerintah sudah mengakui ada dobel anggaran. Kalau begitu, aparat penegak hukum harus segera menangkap pihak yang bertanggung jawab atas penyelewengan ini," tegas Marwan di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Temuan Pansus Haji 2024 mengungkap bukti penyalahgunaan anggaran yang menjadi dasar penghapusan biaya visa pada Haji 2025. Panitia Kerja (Panja) Haji 2025 juga berhasil membuktikan bahwa dana tersebut berpotensi diselewengkan.

"Kami menunjukkan bukti ini ke pemerintah, sehingga tidak ada lagi perdebatan panjang soal biaya visa. Dengan data yang lengkap, semua temuan kami jelas dan tidak bisa disangkal," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Efisiensi Pembahasan Biaya Haji

Marwan menambahkan, penghapusan biaya visa membuat pembahasan biaya haji menjadi lebih efisien. Pada tahun-tahun sebelumnya, pembahasan selalu rumit karena pemerintah beralasan bahwa biaya visa adalah ketentuan dari Arab Saudi.

"Sekarang, dengan data yang kuat, pembahasan cukup lima hari dan biaya haji bisa turun drastis," ungkapnya.

Meski biaya haji menurun, Marwan memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Ia berharap pada Haji 2025 tidak ada lagi penyelewengan seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kita tidak ingin kejadian Haji 2024, termasuk masalah pemondokan dan lainnya, terulang di tahun ini. Pemerintah harus lebih bertanggung jawab," tegasnya.

Kasus dobel anggaran visa menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan anggaran haji. Marwan mendesak pemerintah untuk lebih transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji tetap terjaga.

"Kami harap penyelewengan seperti ini tidak terulang lagi. Transparansi adalah kunci untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik di masa depan," tutupnya. ***